jakarta, 30/05/11
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode mendatang sangat tergantung dari panitia seleksi (Pansel). Jika panselnya berwajah politik maka komisioner KPK yang dilahirkan adalah orang-orang juga berjaket politik.
SEMENTARA kalau Pansel Pimpinan KPK adalah orang-orang yang dapat dipercaya, menurut peneliti masalah hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz, maka ke depan Indonesia pun akan memiliki pimpinan KPK yang bisa dipercaya.

Karena itu, Donal Fariz berharap anggota Pansel Pimpinan KPK yang masuk daftar rekrutan adalah orang-orang terpercaya yang jauh dari urusan politik. “Dengan demikian, KPK akan benar-benar menjadi lembaga pemberantas korupsi terpercaya yang jauh dari penyusupan kepentingan politik,” papar Donal, Senin (30/5/2011).

Menurutnya, masyarakat Indonesia berpengharapan besar untuk memiliki pimpinan KPK baru yang lebih berani dalam memberantas korupsi. “Selain tidak berafiliasi pada partai politik tertentu, KPK juga butuh figur yang punya integritas, komitmen kuat, pemberani, dan bukan orang yang ingin bermain aman saja,” katanya.

Kriteria itu menjadi penting, kata Donal, karena KPK selepas kepemimpinan Busyro Muqoddas memiliki tantangan yang lebih besar dalam pemberantasan korupsi. “KPK akan menghadapi tantangan besar, karena yang akan dihadapi adalah elit partai politik dan kepala-kepala daerah yang terlibat korupsi dengan modus operandi yang bisa jadi lebih canggih dari saat ini,” ujarnya.

Oleh sebab itu, lanjut Donal, untuk mendapatkan pimpinan KPK yang mumpuni menangani kecanggihan modus korupsi, Pansel harus bekerja keras dan menjemput bola. “Bisa jadi orang-orang terbaik yang akan memimpin KPK itu sedang bertapa di daerah,” tukasnya.

Sedangkan Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan (Pedoman Indonesia), M. Fadjroel Rachman berharap Panitia seleksi dapat mencari calon komisioner KPK yang sama sekali tidak terbebani dengan persoalan-persoalan masa lampaunya.

“Sekarang ini seperti Bibit dan Candra sudah tidak bisalah. Selain jangan juga memilih yang hanya memoderasi kasus-kasus tindak korupsi lama yang tidak berlanjut,” kata Fadjroel.

Dia menambahkan, ke depannya, KPK yang akan datang harus mampu membongkar kasus Century, calo senayan, kasus Miranda Goeltom, bahkan mafia pajak yang berkaitan dengan Abu Rizal Bakrie dan Gayus Tambunan, kemudian kasus biaya pengiriman hibah KRL dari Jepang pada saat menteri perhubungan Hatta Rajasa.

“Kita berharap Pansel tidak terganggu dengan upaya dagang sapi politik dari partai-partai selama ini. Pansel harus tegas mencari orang yang ingin menegakan hukum dan memberantas korupsi, itu saja,” ujarnya.

Dia menilai, upaya penegakan hukum dijadikan upaya dagang sapi oleh Partai Politik. Jangan seperti sekarang sejumlah kasus seperti kasus Miranda yang diangkat oleh KPK, kemudian orang PDIP merasa KPK menyerang PDIP. Begitu juga kasus Century, Partai Demokrat merasa terganggu. “Jadi Pansel harus tegas dan saatnya untuk memilih calon-calon seleksi pimpinan KPK yang benar-benar, jangan sampai orang-orang tersebut sebagai alat parpol yang ingin mempertahanankan status quo korupsi sekarang,” tukasnya.

■ Indra Maliara