trigonews.com St.Levi - Politik, Ekonomi, Hiburan & Berita Terbaru
Tampilkan postingan dengan label politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label politik. Tampilkan semua postingan

8 Juni 2012

PERSYARATAN UMUM MENJADI ADVOKAT DI INDONESIA

Ingin menjadi seorang advokat hukum di Indonesia? Tentunya melalui berbagai proses dan seleksi, Mau tahu bagaimana prosesnya silahkan klik link berikut:

www.peradi.or.id
PERSYARATAN UMUM MENJADI ADVOKAT DI INDONESIA

FIDUCIARY DUTY ANGGOTA DIREKSI BERDASARKAN UU NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Nomor Cantik Esia

4 April 2012

Hatta Rajasa Skandal Kereta Bekas

St. Levi Press, Jakarta

 
LEMBAGA Survei Indonesia (LSI) lagi-lagi melansir survei terkait elektabilitas partai di mata publik. Hasilnya, Golkar menempati juara satu, disusul PDIP dan Demokrat. Kejutan terjadi karena NasDem yang baru saja dilahirkan berhasil menempati posisi juara harapan alias posisi keempat. Kabar ini tentu saja membuat petinggi Golkar tersenyum sumringah. Sama dengan NasDem yang berhasil mencuri hati publik.
Namun, kabar duka sepertinya menghampiri PAN. Pasalnya, partai yang kini dipimpin Hatta Rajasa itu berada di posisi 9. Itu artinya, PAN masih berada di bawah PKS, PPP, dan PKB. Begitu burukkah citra PAN saat ini?
 Maka wajar saja jika Sekjen PAN Taufik Kurniawan bersuara lantang menanggapi hasil survei itu. Kata Taufik, terdapat banyak kejanggalan dalam hasil survei itu. Salah satunya kenapa citra partai politik bisa bergeser hanya dalam hitungan minggu.
"Tentunya PAN wajib menghargai survei. Sungguhpun dari konsistensi ataupun independensi perlu dipertanyakan ulang. Karena bagaimana bisa satu periode ada hasil survei yang sangat berbeda. Satu sisi partai pemenang pemilu di satu survei, di survei lainnya di bawah. Konsistensinya masih dipertanyakan," terang Taufik kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/3/2012).
Jauh sebelum survei digelar, citra PAN, terutama Hatta Rajasa sebenarnya sedikit tercoreng menyusul dugaan kasus korupsi kereta bekas, menyerempet namanya. Saat masih menjabat Menteri Perhubungan, Hatta diduga terlibat dalam pengadaan kereta bekas itu.
Bahkan, Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Koalisi Pemantau Peradilan (KPP), bersikukuh agar KPK segera mendalami keterlibatan semua aktor di dalamnya. Demikian ditegaskan Koordinator Divisi Hukum ICW, Febridiansyah dalam konferensi pers di kantornya, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin, (13/2/2012).
Hatta Rajasa yang saat ini menjabat sebagai Menko Perekonomian diduga para pegiat antikorupsi itu, terlibat dalam skandal yang merugikan negara hingga mencapai Rp 20 miliar itu.
Di sisi lain, PAN tetap bersikukuh proses hukum terhadap skandal korupsi itu sudah selesai. Sehingga, tudingan yang kembali dilontarkan kepada Hatta Rajasa dinilai sangat janggal. “Itu kan masalahnya sudah diselesaikan KPK. Kalau sekarang kembali dikaitkan kembali dengan Bang Hatta, itu ada yang aneh. Nggak ada angin, nggak ada hujan kok kasus itu tiba-tiba muncul lagi,” tandas Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto kepada Monitor Indonesia, Selasa (14/2/2012).
Bima juga menampik tudingan ICW yang menyebutkan Hatta pernah mendapat gratifikasi dari pemilik Soemitomo Group. Saat itu, masih menurut ICW, Hatta bermain golf yang dibiayai oleh perusahaan Jepang yang selanjutnya mendapat penunjukan langsung dari Hatta untuk mendatangkan kereta bekas dari Jepang itu. “Itu salah. Waktu itu, Bang Hatta tidak ikut. Yang ikut itu Pak Soemino (Dirjen Perkeretapian),” bantahnya.
Namun, Bima menegaskan, PAN sama sekali tidak merasa gentar menghadapi kasus tersebut. Kalau memang ada pihak yang mampu membuktikan Hatta terlibat, PAN mempercayakan pengusutannya kepada aparat penegak hukum. “Kami siap karena memang itu tidak ada sama sekali,” katanya.
Bima malah melihat munculnya kembali kasus tersebut tidak terlepas dari tensi politik nasional yang mulai memanas menjelang Pemilu 2014. Apalagi, Hatta Rajasa belakangan ramai digadang-gadang menjadi calon presiden yang berpeluang besar menggantikan SBY. Bagi PAN, mengungkit kasus korupsi kereta api bekas itu sarat aroma politis. “Itu jelas serangan politik kepada kami. Karena Bang Hatta saat ini dijagokan sebagai calon presiden,” seru dia.
Sayangnya, Bima enggan memerinci siapa pihak yang ingin menjatuhkan citra ketua umum partai matahari terbit itu. Akan tetapi, Bima mengakui pihaknya sudah mengantongi siapa saja yang mencoba memperkeruh suasana. “Yang pasti kami punya datanya, siapa saja pihak di belakangnya,” tuntas Bima.
Ishak

Warga Berhak Tahu Dana Kampanye

St. Levi Press

Para calon yang bertarung dalam Pilkada DKI 2012 tak dipungkiri harus menggelontorkan banyak uang untuk dapat duduk di kursi DKI 1. Warga pun mempunyai hak untuk mengetahui darimana uang yang dipakai para calon untuk maju sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur DKI.

Menurut Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Yulianto Widirahardjo, warga mempunyai hak mengetahui dana yang digunakan para calon selama Pilkada bila dapat membuktikan dana itu merupakan dana yang terkumpul dari masyarakat.

"Setiap tim sukses itu badan publik. Kemudian setiap calon itu badan hukum. Kalau calon itu mengumpulkan dana dari masyarakat, maka dia juga disebut badan publik dan sumber dana tersebut dapat diinformasikan," ujar Yulianto, Kamis (29/3/2012) di hotel Cemara.

Bila para calon mengaku dana untuk Pilkada berasal dari para donatur, maka hal itu juga dapat dikategorikan sebagai badan publik sehingga warga mempunyai hak untuk mengetahui berapa nominal uang yang dikumpulkan oleh para donatur.

"Dana kampanye dari masyarakat dapat dikategorikan sebagai informasi publik. Pilkada ini cukup sensitif, banyak celah dari tim sukses calon untuk tidak memberikan informasi mengenai dana tersebut," katanya.


Sumber: http://megapolitan.kompas.com/read/2012/03/30/10260142/Warga.Berhak.Tahu.Dana.Kampanye

2 April 2012

Nazaruddin Dituntut Tujuh Tahun Penjara

St.Levi Press, Jakarta
Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, dituntut hukuman tujuh tahun penjara dalam perkara dugaan suap wisma atlet SEA Games 2011. Nazaruddin dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima suap berupa cek senilai Rp 4,6 miliar terkait pemenangan PT Duta Graha Indah (PT DGI) sebagai pelaksana proyek wisma atlet.
Nazaruddin
Selain hukuman penjara, Nazaruddin juga dituntut membayar denda senilai Rp 300 juta yang dapat diganti hukuman enam bulan kurungan. Tuntutan tersebut dibacakan secara bergantian oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni Kadek Wiradana, Edy Hartoyo, Anang Supriatna, Yudi Kristiana, Trimulyono Hendradi, dan Eva Yustisiana dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (2/4/2012).
"Kami berkesimpulan, Nazaruddin terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama, melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata jaksa Anang.
Mendengar tuntutan ini dibacakan, Nazaruddin yang duduk di kursi terdakwa dengan berpakaian batik abu-abu itu tampak menahan kesal. Beberapa kali Nazaruddin berupaya menyela tim jaksa penuntut umum (JPU) membacakan tuntutannya. Namun, berkali-kali pula ketua majelis hakim yang memimpin persidangan, Dharmawati Ningsih, meminta Nazaruddin untuk tenang.
Menurut JPU, hal yang memberatkan Nazaruddin, perbuatannya membuat buruk citra DPR, tidak memberikan contoh teladan kepada rakyat, dan tidak mendukung pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Nazaruddin justru memanfaatkan jabatannya untuk korupsi. Mantan anggota Komisi III DPR itu juga dianggap tidak mengakui perbuatannya, dan tidak kooperatif karena buron ke luar negeri.
"Akibatnya, negara mengeluarkan uang cukup besar untuk mengembalikan terdakwa ke Indonesia," kata jaksa Anang.
Sedangkan hal yang meringankan tuntutannya, kata Anang, Nazaruddin tidak pernah dihukum sebelumnya dan memiliki tanggungan keluarga. Menurut JPU, Nazaruddin terbukti mengupayakan agar PT DGI mendapatkan proyek di Kementerian Pemuda dan Olahraga, antara lain, proyek wisma atlet dan proyek pembangunan pusat pelatihan olahraga Hambalang.
Pada Januari 2011, Nazaruddin melakukan pertemuan dengan Menpora Andi Mallarangeng, Angelina Sondakh, dan Ketua Komisi X DPR Mahyudin, serta Sekretaris Menpoda, Wafid Muharam di kantor Kemenpora. Wafid divonis tiga tahun dalam kasus ini sementara Angelina ditetapkan sebagai tersangka.
Pertemuan di kantor Kemenpora tersebut, kata jaksa Kadek, membicarakan proyek SEA Games 2011 dan proyek di Kemenpora. Kemudian, pada bulan yang sama, di Restoran Nippon Kan, Hotel Sultan Jakarta, Nazaruddin memperkenalkan anak buahnya, Mindo Rosalina Manulang kepada Angelina selaku anggota Badan Anggaran DPR.
"Kemudian terdakwa (Nazaruddin) meminta Angelina agar Mindo difasilitasi untuk mendapatkan proyek-proyek di Kemenpora," lanjut jaksa Kadek. Mindo merupakan salah satu terpidana kasus ini.
Lalu, pada April 2010, di rumah makan Arcadia, di belakang Hotel Century Senayan Jakarta Pusat, Nazaruddin kembali melakukan pertemuan dengan Andi, Angelina, Mahyuddin, dan Wafid. Kali ini, Mindo juga diikutkan. Dalam pertemuan tersebut, Nazaruddin memperkenalkan Mindo kepada Wafid kemudian meminta Wafid agar Mindo difasilitasi untuk mendapatkan proyek di Kemenpora.
"Kemudian merekomendaiskan PT DGI sebagai perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut," kata Kadek.
Atas permintaan tersebut, Wafid bersedia melaksanakan asalkan pimpinanya dan teman-teman di DPR setuju. "Kemudian ditanggapi terdakwa bahwa hal tersebut sudah 'clear and clean'" ujar Kadek.
Selanjutnya, Mindo diminta berkoordinasi dengan Wafid. Grup Permai Beli Proyek Menurut jaksa, untuk mendapatkan anggaran proyek wisma atlet dan Hambalang tersebut, perusahaan Nazaruddin, Grup Permai mengeluarkan uang Rp 16,7 miliar yang diberikan kepada Badan Anggaran DPR dan pihak Kemenpora, yakni Wafid Muharam. Uang ke Banggar diberikan melalui Angelina Sondakh dan Wayan Koster sementara uang ke Wafid melalui Paulus Nelwan.
Selanjutnya, teknis pemenangan PT DGI lebih banyak diurus Mindo Rosalina Manulang dengan tetap berkoordinasi dengan Nazaruddin. Commitment fee untuk Nazaruddin Atas imbalannya mengatur pemenangan PT DGI, Nazaruddin mendapatkan commitment fee sebesar 13 persen dari nilai proyek Rp 191 miliar. Besaran fee tersebut ditentukan Nazaruddin.
Pada Februari 2011 dan Maret 2011, Manajer Pemasaran PT DGI, Mohamad El Idris menyerahkan kepada Nazaruddin bagian dari commitment fee senilai Rp 4,6 miliar berupa cek. "Terdakwa mengetahui penerimaan lima lembar cek sebagai realisasi atas commitment fee dari PT DGI," ujar jaksa Kadek.
Selanjutnya, cek dari Idris tersebut dicairkan kemudian disimpan dalam brankas Grup Permai yang dikuasai Nazaruddin dan istrinya, Neneng Sri Wahyuni selaku Direktur Keuangan.
JPU juga menilai, alibi pihak Nazaruddin yang selama ini mengatakan kalau Grup Permai adalah perusahaan milik Anas Urbaningrum, tidak dapat diterima. Menurut jaksa, pemilik sesungguhnya Grup Permai adalah Nazaruddin. Hal itu terbukti melalui fakta yang menunjukkann kalau Nazaruddin memimpin setiap rapat keuangan, menerima laporan keuangan Grup Permai, menentukan persetujuan pengeluaran keuangan, juga menentukan besaran commitment fee.
Nazaruddin ajukan pledoi
Menanggapi tuntutan tersebut, Nazaruddin dan tim kuasa hukumnya akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi. "Nanti untuk tanggapannya, saya juga sendiri, tim lawyer sendiri, karena banyak hal-hal yang harus diluruskan," kata Nazaruddin. Persidangan pun dilanjutkan pada Senin, 9 April 2012.

Klaus/kompas

21 Maret 2012

Nama Calon Gubernur Pilkada DKI 2012

St. Levi Press Jakarta
 Detik pendaftaran Cagub dan Cawagub Pilkada 2012 resmi ditutup pada pukul 00.00 wib tanggal 19/03/2012 lalu. Panitia pelaksana Pilkada DKI Jakarta secara administartif telah menerima pendaftaran Calon Gubernur DKI Jakarta sebanyak enam calon gubernur yang diusung partai politik dan dua pasangan berasal dari calon perorangan.


logo Dki Jaya
Berikut Nama Cagub dan Partai Pengusung,

1. Pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahja Purnama koalisi PDIP, Gerindra dan partai-partai "gurem" nonparlemen.

2. Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli  dicalonkan oleh Partai Demokrat berkoalisi dengan enam partai politik, yakni Partai Hanura, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Kasih Demokrasi Indonesia.

 
3. PKS dengan  18 kursi di DPRD mendaftarkan cagub dan cawagubnya, yakni Hidayat Nur Wahid dan Didiek J Rachbini yang selama ini dikenal sebagai kader PAN.

4. Alex Noerdin dan Nono Sampono, dicalonkan oleh koalisi Partai Golkar, PPP dan Partai Damai Sejahtera (PDS) versi DPP PDS pimpinan Deny Tewu

5. KPU DKI menerima pendaftaran dua pasangan cagub dan cawagub dari jalur perorangan yakni Faisal Basri-Biem Benjamin dan Hendardji Supandji serta Achmad Riza Patria

klaus pardosi
stlevi@yahoo.com

8 Maret 2012

Golkar dalam "Pilpres 2012"

Belakangan ini muncul berita macam-macam di media massa, sehubungan dengan nama-nama yang diusung dalam pemilihan presiden RI tahun 2014-2019. Di antara sejumlah nama, terdapat Ir Aburizal Bakrie, Ketua Umum DPP Partai Golkar. Terdapat banyak informasi yang simpang siur, terkait dengan proses pencalonan yang masih panjang.
Rapimnas Partai Golkar 2011 sama sekali belum memutuskan siapa yang dicalonkan oleh Partai Golkar dalam Pilpres 2014. Hanya saja, hampir semua Dewan Pimpinan Daerah Tingkat Provinsi, beserta kekuatan lain seperti SOKSI, MKGR, KOSGORO, AMPI, AMPG, KPPG, MDI dan lain-lain menyampaikan dukungan kepada Ir Aburizal Bakrie sebagai capres. Tidak ada lagi nama lain yang diusung.
Begitu juga sejumlah pertemuan DPD-DPD I Partai Golkar, baik di Balikpapan, Banjarmasin, maupun Bali. Kesemuanya berujung kepada dukungan tunggal, sekaligus permintaan, agar Aburizal Bakrie bersedia menjadi capres. Dilihat dari aspek (elite) internal itu, tentulah prosesnya berlangsung mulus.
Hanya, masih ada sejumlah agenda.
Pertama, keputusan resmi pencalonan Ir Aburizal Bakrie sebagai Presiden RI akan dilakukan dalam Rapimnas tahun 2012, bisa jadi sekitar bulan Oktober 2012. Menjelang bulan itu, kader dan simpatisan Partai Golkar di berbagai tingkatan melakukan program karya dan kekaryaan yang bermanfaat bagi masyarakat. Mesin partai dilumaskan, sehingga mampu berjalan pada saat yang tepat.
Kedua, sementara proses itu terjadi, Partai Golkar akan mengadakan survei yang terkait dengan elektabilitas Partai Golkar, termasuk nama-nama yang dimasukkan sebagai calon presiden. Terdapat dua kategori nama, yakni dari internal dan eksternal Partai Golkar. Nama-nama itu tentu juga termasuk pasangan cawapresnya.
Ketiga, setelah proses itu disepakati, dengan sendirinya tim resmi kampanye bakal Capres dan Cawapres Partai Golkar ini dibentuk. Kenapa masih “bakal capres-cawapres”? Karena secara resmi prosesnya belum mengikuti kalender yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum. Penetapan oleh KPU-pun tergantung hasil pemilu legislatif pada bulan April 2014.
Jadi, secara keseluruhan, belum ada proses Pilpres yang terjadi sepanjang tahun 2012 ini.
Hiruk-pikuk yang berkembang di media massa, seolah-olah Pilpres terjadi pada tahun 2012, sama sekali diluar jangkauan dan agenda Partai Golkar. Pilpres 2012 hanya terjadi di Amerika Serikat, bukan di Indonesia. Partai Golkar tentu akan melihat dengan serius perjalanan Pilpres 2012 di Amerika Serikat itu, serta tentu belajar banyak untuk mendapatkan perspektif internasional.
Sekalipun terdapat sejumlah “tim sukses” dalam proses pencalonan Ir Aburizal Bakrie, itupun sah-sah saja. Sebagian besar dari tim-tim itu adalah bentuk dari partisipasi politik, berdasarkan pelajaran dalam dua kali pilpres sebelumnya. Partai Golkar dianggap mengalami “keretakan” di kalangan elite, selama Pilpres 2004 dan Pilpres 2009. Sedini mungkin, proses politik yang sekarang adalah bagian dari usaha menghindari dan menutupi bolong-bolong itu.
Namun, bisa juga dikatakan bahwa Partai Golkar mengalami semacam “pilpres mini”, sebelum keputusan diambil lewat Rapimnas 2012 – atau Rapimnas Khusus --. Pilpres mini ini lebih ke kerja keras seluruh jajaran partai untuk menaikan elektabilitas, baik partai maupun Ir Aburizal Bakrie sendiri. Sejumlah masalah sudah dipetakan, baik yang terhidang lewat media massa, maupun yang disampaikan dalam dokumen-dokumen resmi partai.
Masalah yang muncul dari internal partai tentu sudah mendapatkan antisipasi yang cukup, mengingat proses konsolidasi yang dilaksanakan terus-menerus. Sementara yang datang dari eksternal memperoleh proses pendalaman dari jajaran partai, termasuk Balitbang DPP Partai Golkar. Dengan kebebasan media seperti sekarang, dimana siapapun bisa menulis beritanya sendiri lewat sosial media sampai pesan pendek, masalah yang kecil bisa dibesar-besarkan. Sebaliknya, masalah besar bisa dikecilkan.
Pilpres 2012, baik di internal Partai Golkar ataupun di Amerika Serikat, sama sekali adalah satu keniscayaan dalam sejarah demokrasi di dunia. Tak ada yang benar-benar baru. Demokrasi tidak hanya butuh sekadar pernyataan, namun terlebih lagi prosedur yang disiplin untuk menjalankannya. []
Penulis adalah Ketua Balitbang DPP Partai Golkar

sumber: golkar.or.id
klaus pardosi

18 September 2011

Yusril: Keputusan Rawagede Tak Memuaskan

Pengadilan Den Haag telah memutuskan Pemerintah Belanda bersalah atas pembunuhan massa di Rawagede, Bekasi, 9 Desember 1947. Namun mantan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra tetap menyatakan ketidakpuasannya.

"Memang ini, langkah maju pengadilan Belanda yang patut kita syukuri, namun masih jauh dari memuaskan" kata Yusril dalam nota deskripsi berita, Minggu (18/9/2011).

Pengadilan Belanda dalam putusannya membenarkan pada 9 Desember 1947, tentaranya telah "membunuhi rakyatnya sendiri" dalam jumlah lebih 400 orang di Rawagede. Karena itu Pemerintah Belanda wajib membayar kompensasi kepada keluarga korban.

Bagi Yusril, apa yang diputuskan Pengadilan Den Haag itu tetap mencerminkan konservatisme orang Belanda dalam memandang status Indonesia pasca proklamasi 17 Agustus 1945. Pengadilan Den Haag secara implisit menyatakan bahwa Indonesia belumlah merdeka sejak 17 Agustus 1945, sehingga yang dibantai tentaranya di Rawagede adalah "rakyatnya sendiri".

Jadi mereka bukan rakyat Indonesia, tetapi rakyat Hindia Belanda yang masih menyandang status negeri jajahan. Sampai sekarang, jelas Yusril, Belanda tetap mengakui kemerdekaan Indonesia baru terjadi tanggal 27 Desember 1949 setelah Konfrensi Meja Bundar dan terjadinya "penyerahan kedaulatan" dari Belanda kepada Republik Indonesia Serikat (RIS).

Kalau Pengadilan Den Haag mengakui bahwa Indonesia merdeka sejak 17 Agustus 1945, maka yang dibunuh tentara Belanda di Rawagede bukanlah rakyat Belanda, tetapi rakyat negara lain, sehingga yang dilakukan tentara Belanda adalah kejahatan perang.

Kalau demikian, maka tentara Belanda sebenarnya melakukan genosida di Indoensia pasca Perang Dunia II. Pandangan Yusril mengenai soal di atas sudah lama membuat Pemerintah Belanda berang. Ketika menjadi Menteri Kehakiman, Yusril pernah mengecam Belanda atas perbuatan genosida yang dilakukan Kapten Westerling, baik di Jawa Barat maupun di Sulawesi Selatan.

"Orang Belanda tidak perlu mengajari kami tentang HAM. Sebagai bangsa yang ratusan tahun di jajah Belanda, kami lebih mengerti soal HAM daripada orang Belanda" ucap Yusril setelah bertemu Menteri Kehakiman Belanda di Den Haag tahun 2003 dan dimuat besar-besar media massa Belanda.

Yusril ketika itu mempersoalkan kejahatan yang dilakukan Westerling, yang menurut anggapannya diketahui dan bahkan direstui Pemerintah Belanda. "Westerling yang telah membantai rakyat negara kami, mendapat Bintang Kehormatan dari Ratu Belanda, sekembalinya dia ke Nederland. Hal itu sangat menyakitkan hati bangsa kami," kata Yusril ketika itu.

Belanda hingga kini masih beranggapan apa yang dilakukan tentaranya di Indonesia antara tahun 1945 sampai dengan tahun 1949 sebagai "aksi polisionil" karena mereka menganggap Indonesia adalah bagian dari wilayah Belanda. Kalau Belanda mengakui Indonesia merdeka sejak 17 Agustus 1945, maka apa yang dilakukan Belanda dalam periode itu adalah agressi militer terhadap negara lain.

Apa yang dilakukan Westerling, Van Mook dan lain-lainnya yang melakukan pembantaian haruslah diakui sebagai genosida yang merupakan bagian dari kejahatan perang. "Belanda mestinya dituntut ke Mahkamah Internasional atas kejahatannya di masa lalu," tegas Yusril.

sumber: www.tribunews.com

6 September 2011

Nazaruddin Demisioner Minggu Ini

Jakarta, Surat Keramat berisi pemberhentian Nazaruddin tertuang dalam Surat Pergantian Antar Waktu (PAW) Mantan anggota DPR dari Partai Demokrat sudah berada di meja presiden SBY, namun penandatanganan akan dilakukan minggu ini.
Images courtesy:Situs Politik Terkemuka
DPR telah meminta Setkab untuk segera menindaklanjuti sesuai ketentuan Undang-Undang. "Kita tunggu saja. Mungkin (selesai) minggu ini," menurut keterangan Ketua DPR Marzuki Alie di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/9/2011)--"Tinggal ditandatangani presiden. Sudah saya cek kok, surat itu diterima Sekretariat Kabinet tanggal 26 Agustus silam.

Lambatnya sikap pemerintah menonaktifkan Nazaruddin menimbulkan empati publik berkepanjangan apalagi dilihat dari tenggang waktu surat tersebut telah berada di meja presiden, dan pemberitaan perkembangan kasus Nazaruddin semakin menjauh dari bidikan pers belakangan ini.

Terkait dengan kasus Nazaruddin, Ketua DPR MArzuki Alie menegaskan tidak ada kekebalan hukum terhadap setiap anggota DPR, "Ketentuan UU siapapun yang terpidana harus dipecat. Kalau pemecatannya terlambat itu hanya maslaah waktu. Saya sudah tanyakan ke bidang hukum kesekjenan, bisa enggak yang bersangkutan kembali (jadi anggota), dikatakan enggak bisa," tegasnya.

Klaus Pardosi

31 Agustus 2011

SBY Penuh Dusta

Politik gerakan pemberantasan korupsi Indonesia dinilai masih jauh dari harapan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dianggap gagal mengkomandoi upaya pemberantasan korupsi. Sebelumnya, tokoh agama membeberkan dua kebohongan Presiden, yakni kebohongan lama dan kebohongan baru.
BERIKUT 9 kebohongan lama rezim SBY menurut para tokoh lintas agama:

1. Angka Kemiskinan. Janji/pernyataan: Pemerintah berkali-kali mengatakan telah mengurangi angka kemiskinan hingga menjadi 31,02 juta. Faktanya, data penerima raskin 2010 saja sudah mencapai 70 juta. Sementara data Jamkesmas malah mencapai 76,4 juta jiwa.

2. Kebutuhan Rakyat. Janji/pernyataan: Pemerintah berkali-kali menyatakan akan melakukan pengamanan sektor pangan. Bahkan, program 100 hari bukan hanya swasembada pangan, melainkan juga harus bisa surplus. SBY mengatakan, “Ini tidak hanya beras, tapi juga daging sapi, kedelai, gula, dan komoditas yang lain.” Faktanya, pemerintah hanya menyerahkan harga kebutuhan rakyat pada mekanisme pasar. Pilihan rakyat pun tinggal utang, kurangi makan, bunuh diri, lantaran kesulitan ekonomi secara massif dirasakan rakyat.

3. Ketahanan Pangan dan Energi. Janji/pernyataan: SBY pernah ikut mendorong dan mempromosikan terobosan dalam ketahanan pangan dan energi berupa Verietas Supertoy HL-2 dan program blue energi. Faktanya, sampai saat ini tidak pernah diumumkan secara resmi apakah hasilnya sukses ataukan malah gagal total.

4. Pemberantasan Teroris. Janji/pernyataan: Tanggal 17-07-2009, SBY dalam konferensi pers menyatakan bahwa dirinya merupakan sasaran aksi terorisme dengan memperlihatkan foto teroris sedang latihan membidik wajahnya. SBY juga menyatakan sinyalemen ada operasi intelijen yang bertujuan menggagalkan pelantikannya sebagai presiden, oleh pihak-pihak yang tidak bisa menerima kekalahan. Faktanya, fotonya tersebut pernah di tunjukan tahun 2004 dalam rapat DPR, atau lima tahun sebelumnya. Sementara untuk persoalan tuduhan operasi menggagalkan pelantikan SBY tidak pernah terbukti.

5. Penegakan HAM. Janji/pernyataan: Sejak tahun 2004, SBY berjanji akan menuntaskan kasus pembunuhan Munir dengan menyebut sebagai “a test of our history.” Faktanya, hingga kini tidak ada perkembangan signifikan dalam penuntasan kasus Munir. Bahkan beragam aksi yang dilakukan di depan Istana untuk mengingatkan SBY seolah menjadi angin lalu.

6. Anggaran Pendidikan. Janji/pernyataan: Sesuai UU Sisdiknas dimana anggaran pendidikan 20 persen berdasarkan APBN di luar gaji guru & dosen. Faktanya, hingga saat ini anggaran 20 persen APBN masih termasuk gaji guru, dosen dan Pendidikan Kedinasan.

7. Kasus Lapindo. Janji/pernyataan: SBY dalam debat Capres 2009 menjanjikan sebuah review untuk kasus Lapindo. Bahkan, dalam sidang kabinet (1/11/10) SBY menyatakan ingin ada solusi permanen dalam kasus lumpur Lapindo. Faktanya, hingga saat ini penyelesaian kasus Lapindo masih tidak jelas dan tidak tuntas.

8. Kasus Newmont. Janji/pernyataan: Dalam pidato WOC/CTI (14/5/2009) di Manado, SBY minta semua negara di dunia melindungi dan menyelamatkan laut. Faktanya, SBY tak bisa berbuat apapun saat setiap hari Newmont membuang limbah tailing ke laut Teluk Senunu NTB sebanyak 120.000 ton tailing per hari.

9. Kasus Freeport. Janji/pernyataan: Tahun 2006 pemerintah membentuk tim audit yang melibatkan semua departemen terkait. Agustus 2007, tim merekomendasikan adanya renegosiasi kontrak. Faktanya, hingga awal 2011 belum ada upaya signifikan untuk renegosiasi kontrak.

Sedangkan 9 kebohongan baru SBY adalah:

Pertama, Presiden SBY menyebutkan bahwa Indonesia harus mendukung kerukunan antarperadaban atau harmony among civilization. Faktanya, catatan The Wahid Institute menyebutkan sepanjang 2010 terdapat 33 penyerangan fisik dan properti atas nama agama dan Kapolri Bambang Hendarwso Danuri menyebutkan 49 kasus kekerasan ormas agama pada 2010.

Kedua, dalam pidato yang sama Presiden SBY menginstruksikan polisi untuk menindak kasus kekerasan yang menimpa pers. Instruksi ini bertolak belakang dengan catatan LBH Pers yang menunjukkan terdapat 66 kekerasan fisik dan nonfisik terhadap pers pada tahun 2010.

Ketiga, Presiden SBY menyatakan akan membekali Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan telepon genggam untuk mengantisipasi permasalahan kekerasan. Aksi ini tidak efektif karena di sepanjang 2010, Migrant Care mencatat kekerasan terhadap TKI mencapai 1.075 orang.

Keempat, Presiden SBY mengakui menerima surat dari Zoelick (Bank Dunia) pada pertengahan 2010 untuk meminta agar Sri Mulyani diizinkan bekerja di Bank Dunia. Tetapi faktanya, pengumuman tersebut terbuka di situs Bank Dunia. Presiden SBY diduga memaksa Sri Mulyani mundur sebagai Menteri Keuangan agar menjadi kambing hitam kasus Bank Century.

Kelima, SBY berkali-kali menjanjikan sebagai pemimpin pemberantasan korupsi terdepan. Faktanya, riset ICW menunjukkan bahwa dukungan pemberantasan korupsi oleh presiden dalam kurun September 2009 hingga September 2010, hanya 24 persen yang mengalami keberhasilan.

Keenam, Presden SBY meminta penuntasan rekening gendut perwira tinggi kepolisian. Bahkan, ucapan ini terungkap sewaktu dirinya menjenguk aktivis ICW yang menjadi korban kekerasan, Tama S. Langkun. Dua Kapolri, Jenderal Bambang Hendarso Danuri dan Jenderal Timur Pradopo, menyatakan kasus ini telah ditutup.

Ketujuh, Presiden SBY selalu mencitrakan partai politiknya menjalankan politik bersih, santun, dan beretika. Faktanya anggota KPU Andi Nurpati mengundurkan diri dari KPU, dan secara tidak beretika bergabung ke Partai Demokrat. Bahkan, Ketua Dewan Kehomatan KPU Jimly Asshiddiqie menilai Andi Nurpati melakukan pelanggaran kode etik dalam Pemilu Kada Toli-Toli.

Kedelapan, Kapolri Timur Pradopo berjanji akan menyelesaikan kasus pelesiran tahanan Gayus Tambunan ke Bali selama 10 hari. Namun hingga kini, kasus ini tidak mengalami kejelasan dalam penanganannya. Malah, Gayus diketahui telah sempat juga melakukan perjalanan ke luar negeri selama dalam tahanan.

Kesembilan, Presiden SBY akan menindaklanjuti kasus tiga anggota KKP yang mendapatkan perlakuan tidak baik oleh kepolisian Diraja Malaysia pada September 2010. Ketiganya memperingatkan nelayan Malaysia yang memasuki perairan Indonesia. Namun ketiganya malah ditangkap oleh polisi Diraja Malaysia. Sampai saat ini tidak terdapat aksi apapun dari pemerintah untuk nmenuntaskan kasus ini dan memperbaiki masalah perbatasan dengan Malaysia.

sumber : www.monitorindonesia.com

21 Agustus 2011

Memahami Partai Politik

:Pengertian
Menurut Undang Undang No. 31 tahun 2001
adalah suatu oganisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara RI secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.
Sekelompok warga negara terdiri dari: sekelompok warga negara berjulah 50 orang dan minimal berusia 21 tahun.
Syarat sebuah organisasi Politik dapat mengikuti pemilu:
-Memiliki DPD sebesar 50% dari provinsi yang ada
-Di 50% provinsi tersebut harus memiliki 25% Kabupaten/Kota
Fungsi Partai Politik:
1. sebagai sarana komunikasi politik
2.sebagai sarana rekrutmen politik
3. sebagai sarana sosialisasi
4. sebagai sarana pengatur/pereda konflik




Klasifikasi Partai Politik Dilihat dari 2 sudut:
1. sudut organisasi partai terbagi 3:
a. Partai massa
b. Partai kader
c. Partai tengah
2. sudut sifat orientasi terbagi 2:
a. Partai Perlindungan-partai yang memiliki organisasi nasional yang kendur(disiplin lemah) dan patai ini hanya aktif menjelang Pemilu saja, cth: Partai Republik Di Amerika.
b. Partai Ideologi/Azas.

sistem Kepartaian:
Terbagi 3:
1. sistem partai tunggal
2. sistem dwi partai-sistem distrik, 1 distrik diwakili 1 orang.
2. sistem multi partai

ilmu politik barulah disebut ilmu pengetahuan, sedangkan politik adalah bidang praktis yg berada di luar ranah ilmu pengetahuan.

Klaus H Pardosi
Download Versi pdf : UU no.31 tahun 2002
21/08/11

Pilkada DKI 2012 Perlu Pemimpin Yang Realistis

Warga Jakarta pada 2012 mendatang akan memilih gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Ditengah carut marut Jakarta saat ini yang tidak selesai maka pemimpin DKI Jakarta harus yang benar benar tahu persoalan ibukota Negara Republik Indonesia ini.Pemimpin tidak yang diperlukan bukan hanya pintar berbicara dan mengolah kata sehingga perubahan tinggal hanya wacana belaka. Pemimpin sekarang mempunyai rangking kurang memuaskan dalam menjalankan roda pemerintahannya membangun DKI Jakarta nyaman, tentram, dan bersahabat bagi semua orang alias gagal. Makanya pemimpin mendatang dibutuhkan seorang yang banyak bekerja, bisa memberi solusi dan tidak pintar berteori dan berotorika politik saja.


Dalam membangun DKI Jakarta ke depan, perhatian khusus diperlukan etika hukum, etika budaya, dan etika politik. Berbagai pihak selayaknya memberikan bantuan kepada pemerintah dalam melakukan penghijauan, dan pembangunan infrastruktur, namun pembangunan yang tidak menimbulkan efek samping yang krusial terhadap hajat hidup orang banyak termasuk banjir dan kemacetan yang fundamentalis.Di pihak lain, pemimpin ke depan agar mengedepankan pemimpin yang sungguh sungguh memahami budaya berbagai suku di masyarakat, serta menghargai kemajemukan.Pembangunan mall, supermall, dan infrastruktur lainnya harus memperhatikan sektor ekonomi riil jangan sampai tertindas dan pula diimbangi dengan pembangunan karakter dan moral masyarakat.

Wacana politik DKI Jakarta sudah bergulir kencang dan aroma politik uangpun tidak akan luput dihindari.Harapan seluruh masyarakat DKI Jakarta di Pilkada 2012 mendatang melahirkan pemimpin yang kredibel dan mampu mengakomodir kepentingan rakyat banyak bukan kepentingan Partai Politik Pengusungnya dengan cara melihat dan memahami latar belakang pemimpin dan Partai pengusung dari calon Gubernur bersangkutan.


fh.pardosi










17 Agustus 2011

Fiksi Politik Etgar Keret

Pada malam pembukaan Ubud Readers & Writers Festival 2010 di Pura Dalem, Ubud, penulis dan pembuat film asal Israel Etgar Keret membacakan cerita pendek yang menurutnya terinspirasi dari sesuatu yang sangat penting dalam hidupnya tapi luput dilaporkan oleh media internasional, yaitu istrinya.

Cerita pendek berjudul 'Fatso' (Si Gendut) itu memiliki rasa humor yang macabre, bercampur dengan percakapan yang merekam kecanggungan dalam interaksi berpasangan. Tawa atau seruan terbuka dari para tamu yang hadir di Pura Dalem pada setiap twist di cerita pendek Keret menjadikannya bintang pada malam itu.

Etgar adalah penulis paling populer di kalangan anak muda Israel. Karya-karyanya sudah diterbitkan oleh New York Times, The Guardian, The Paris Review dan Zoetrope. Sekitar 40 film pendek sudah dibuat dari cerita-cerita pendeknya. Film yang ia buat, Skin Deep memeroleh penghargaan pertama pada beberapa festival film internasional dan mendapat 'Oscar' versi Israel.

Yahoo! Indonesia berkesempatan mewawancara Etgar Keret termasuk menanyainya tentang berbagai kesulitan yang harus ia alami untuk bisa masuk ke Indonesia dan ia juga bercerita tentang wajib militer di Israel, termasuk ketika ia bekerja di unit komputer dan pekerjaannya adalah menghitung jumlah stok kaus kaki.

Y!: Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Bagaimana Anda bisa masuk ke negara ini?

Etgar Keret (EK): Semua atas upaya tanpa henti dari Janet (de Neefe, Direktur Festival) dan Sarah (Tooth, Wakil Direktur Festival). Saya tidak tahu proses spesifik apa saja yang bisa membuat saya ada di sini. Tapi selama lima hari saya harus datang dan bicara ke Kedutaan Besar Indonesia di Bangkok. Mereka terus-terusan bilang, Anda tidak akan mendapat visa, pulang sajalah. Tetapi Janet selalu bilang, mari bersabar dan tunggu satu hari lagi, sampai akhirnya saya mendapat visa. Ada satu alasan penting kenapa saya ingin sekali ke sini, saya bisa membuat iri teman-teman saya karena saya bisa melihat Bali. Dan mereka tidak akan bisa.

Y!: Oh ya?

EK: Sebenarnya, di setiap negara, apalagi di Indonesia yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, mereka memiliki ide yang abstrak akan Israel. Bagaimana rupa negara itu sebenarnya? Kehadiran saya mungkin bisa mengecewakan atau mungkin memenuhi pengharapan orang akan seperti apa orang Israel. Mungkin setelah ini Anda akan berpikir semua orang Israel itu pendek, jalannya aneh, atau punya celah di antara gigi mereka (Etgar mendeskripsikan dirinya sendiri). Dengan saya berada di sini, saya berkontribusi pada aspek memanusiakan sesuatu.

Y!: Apakah Anda membuat keputusan aktif untuk mengeluarkan politik dari karya-karya Anda?

EK: Saya tidak akan bilang begitu. Orang cenderung merujuk pada politik dengan cara yang 'tradisional', seolah itu adalah sesuatu yang eksterior, berada di luar kehidupan sehari-hari kita. Tetapi politik adalah tentang emosi-emosi manusia, tentang ketakutan pada sesuatu yang berbeda dari kita, tentang kasih sayang, saya tidak mau menghasilkan karya yang pada akhirnya memberikan pilihan, lakukan ini atau lakukan itu, tapi sesuatu yang menggambarkan ambiguitas kondisi manusia yang sebenarnya. Ketakutan pada hal yang asing adalah bagian dari itu.

Tidak ada yang problematik pada fiksi. Fiksi tidak untuk menggali lubang atau akan bisa menghentikan peluru. Fiksi adalah tentang banyak ambiguitas dan ketiadaan kesimpulan dalam hidup. Yang ingin saya tampilkan adalah kisah-kisah personal.

Y!: Apa yang Anda paling inginkan orang lain ketahui tentang Israel?

EK: Bahwa seperti banyak negara lainnya, Israel adalah tentang masyarakat yang penuh ambiguitas dan kontradiksi. Sama seperti setelah bom Bali misalnya, orang Barat akan mengira semua orang Indonesia adalah fundamentalis gila, tapi ketika mereka ke sini, mereka akan melihat berbagai macam orang dengan pandangan yang beragam. Tidak semuanya keputusan pemerintah Israel saya dukung, bahkan perdana menteri kami sekarang bukan perdana menteri yang saya pilih, tapi intinya Israel selalu dilihat sebagai satu figur tipikal, bahwa kebudayaan kami adalah sesuatu yang monolitik. Tapi sebenarnya ada orang religius di Israel, ada orang sekuler, ada liberal, sayap kanan, sayap kiri.

(Etgar juga bercerita bahwa saudara laki-lakinya adalah ketua dari organisasi pergerakan pelegalan ganja di Israel yang hampir menjadi sebuah partai politik)

Itulah makanya saya menganggap datang ke Bali ini sebagai sesuatu yang penting, karena saya ingin memberi orang kesempatan untuk bertemu seorang penulis Israel. Dan selalu ada keingintahuan ganda setiap saya ke festival, akan saya sebagai penulis dan bahwa saya berasal dari Israel.

Y!: Anda adalah penulis populer di kalangan anak muda Israel. Apakah memang Anda menulis untuk pembaca muda?

EK: Saya tidak memikirkan tentang pembaca saat menulis, tapi memang buku saya banyak dibaca oleh pembaca muda, pelajar, tentara muda yang sedang menjalani wajib militer mereka. Mungkin mereka menyukainya karena saya melakukan sesuatu yang berbeda dan karya saya lebih mudah dipahami. Artinya, tidak ada pengharapan tradisional dari mereka terhadap karya saya. Tapi saya tidak akan menyebut karya saya itu tulisan untuk remaja.

Y!: Selain di Israel, di mana buku Anda paling banyak dibaca?

EK: Prancis, Jerman, Polandia. Mungkin itu. Oh, di Amerika Serikat. Bahkan paling banyak karya saya dibaca di luar Israel adalah di Amerika Serikat.

Y!: Dalam cerita pendek dan presentasi Anda di sini, selalu ada humor gelap yang terselip. Apakah humor gelap itu adalah gaya Anda?

EK: Seringnya, humor adalah senjata bagi mereka yang lemah. Jika kita tidak bisa mengubah sesuatu atau ketakutan akan sesuatu, maka kita membuatnya jadi humor. Kita bercanda tentang kematian, murid membuat lelucon tentang gurunya, nah banyak hal-hal yang tidak bisa saya ubah seperti itu ada dalam hidup saya.

Daripada saya menjadi sosok yang menyedihkan atau menjadi agresif akan hal-hal tersebut, saya memilih humor. Dan bukan sinis juga, sinis menandakan semacam bentuk pelepasan diri, keacuhan, sementara saya lebih memilih ironis akan hal-hal yang paling saya benci.

Saya bisa membuat humor tentang ayah saya, tentang ibu saya, tentang keluarga saya. Mungkin itu yang disebut kekhasan humor Yahudi, kami mengolok-olok sebagai sebuah bentuk kehangatan. Lelucon dibuat untuk mendekatkan dan bukan untuk menjauhkan.

Y!: Siapa yang memengaruhi karya-karya Anda?

EK: Saya membaca Kafka saat melakukan wajib militer. Saat itu saya merasa lega karena ternyata ada orang jauh yang lebih tertekan dan kacau dibanding saya. Lalu saya membaca banyak Kurt Vonnegut, Gogol, dan Babel.

Y!: Apakah Anda menyukai film-film Woody Allen?

EK: Ya, saya menyukainya. Kami berbeda dari segi retorika, tapi saya menghargai karya-karyanya.

Y!: Ceritakan lagi tentang mekanisme humor Yahudi, bagaimana karakteristiknya?

EK: Humor Yahudi itu selalu sangat penuh refleksi, mungkin karena kami terbiasa tersebar dan selalu berada di luar, di pinggiran masyarakat, sebagai orang luar. Sekaligus sebagai orang dalam di sebuah komunitas yang berada di pinggiran. Misalnya saja, kamu orang Yahudi di Indonesia, maka kamu akan mengolok-olok orang Indonesia dari sisi Yahudi, sementara kamu juga akan membuat olok-olok tentang orang Yahudi dari sisi keindonesiaan kamu. Berpindah-pindah antara dua lapisan inilah yang kritis dalam menghasilkan humor Yahudi yang khas.


Sumber: Humor Yahudi dari Etgar Keret

Ditulis oleh Isyana Artharini, editor berita di Yahoo! Indonesia.

Figur Ketua KPK Ala Demokrat

Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, menjagokan empat nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KEEMPAT nama yang dianggap layak memimpin KPK ini adalah Bambang Widjajanto, Yunus Husein, Abraham Samad, dan Handoyo Sudradjat. Menurut Didi, mereka mencerminkan empat kriteria penting yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan KPK. “Bersih dari kasus hukum, bebas dari kepentingan, tegas, dan berani. Namun ini baru sekadar penilaian awal. Penilaian final tentunya setelah kami adakan uji kelayakan di DPR. Kami akan menilai sejauh mana program-programnya, komitmennya bisa meyakinkan kami sehubungan dengan perang terhadap koruptor ke depan,” kata Didi, Rabu (17/8/2011).

Panitia Seleksi Pimpinan KPK pada Kamis ini menyerahkan delapan nama calon pimpinan KPK kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Delapan nama itu merupakan saringan dari 10 nama yang lolos dalam tahapan wawancara.

Kesepuluh nama tersebut adalah Abdullah Hehamahua, Adnan Pandu Praja, Abraham Samad, Eggi Sutjiati, Bambang Widjojanto, Yunus Husein, Handoyo Sudradjat, Zulkarnain, Sayid Fadhil, dan Aryanto Sutadi.

Calon pimpinan KPK, tambah Didi, harus inovatif dan memiliki strategi yang mumpuni dalam pemberantasan korupsi. “Harus ada inovasi dan strategi yang canggih dari mereka kalau ingin terpilih,” kata anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Demokrat ini.


Didi meminta pada KPK, agar memberikan perhatian khusus terhadap praktek mafia anggaran, baik di legislatif maupun di eksekutif. Selain itu, Ketua Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum Partai Demokrat ini juga berharap KPK mengutamakan kasus korupsi besar.

“Koruptor pajak, illegal mining, illegal logging, illegal fishing, juga mafia anggaran adalah kejahatan extra ordinary crime yang harus jadi fokus utama. Juga terhadap kejahatan BLBI yang belum tuntas tidak boleh dilupakan,” tandasnya.

sumber : monitorindonesia.com

16 Agustus 2011

SBY Cuma Bisa Janji Untuk Tahun Depan

“PIDATO presiden normatif. Secara prinsip penjelasan presiden mengemukakan keberhasilan pembangunan. Padahal dalam kenyataannya banyak juga kekurangannya. Tapi tidak disebutkan apa kekurangan pemerintah yang harus dibenahi dan direvisi,” tandas Wakil Ketua FPAN DPR Viva Yoga Mauladi, usai mendengarkan pidato kenegaraan SBY di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2011).
Pemerintah menyusun program bantuan kepada rakyat miskin ke dalam empat kelompok. Hal tersebut merupakan kebijakan pemerintah dalam usaha penurunan kemiskinan. Program tersebut disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraannya di Gedung DPR RI, Jakarta pada Selasa (16/8).


Berikut petikan pidato SBY:
Program di kelompok pertama ialah bantuan dan perlindungan sosial, berwujud beras murah (raskin), Program Keluarga Harapan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Kedua, dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Kemudian, Pemerintah juga menerapkan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Yang keempat, mulai efektif 2012 dan dilaksanakan secara bertahap meliputi sejumlah program, yaitu rumah murah dan sangat murah, kendaraan umum angkutan murah, fasilitas air bersih untuk rakyat, listrik murah dan hemat, peningkatan kehidupan nelayan, dan peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan,” jelas Presiden sebagaimana dikutip dalam laman Departemen Keuangan. Pencanangan program untuk rakyat miskin tersebut diharapkan menjadi terobosan yang secara fundamental dapat menurunkan kemiskinan, sekaligus memperkuat ekonomi rakyat.

Program-program pro-rakyat tersebut merupakan salah satu pendekatan yang digunakan pemerintah, dalam upayanya menciptakan kesejahteraan umum, khususnya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Setiap tahun, pemerintah terus menggulirkan program untuk rakyat miskin, dengan jumlah dan persebaran yang lebih besar. “Kita ingin memastikan, buah pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat,” kata Presiden

15 Agustus 2011

Amien Rais; Sinetron Politik Demokrat

12:06 PM 8/14/2011
Praktisi Hukum diharapkan jangan terlalu mempersoalkan hal yang tidak mendasar dalam penanganan kasus mantan bendahara demokrat itu, agar kasusnya dapat diselesaikan dengan cepat dan tidak menjadi sinetron politik belaka.

Buronan KPK M Nazaruddin akhir bisa digeladang ke tanah air untuk segera menjalani proses hukum. Namun hal ini harus diawasi agar tidak ada aparat penegak hukum yang 'bermain'.

"Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama jangan sampai ada penegak hukum di belakang layar yang bermain," ujar mantan Ketua MPR Amien Rais.

Hal ini ia sampaikan kepada wartawan usai silaturahmi dengan eks Bendahara Umum DPP PAN yang juga salah satu pendiri PAN, Sunoto di kediaman Sunoto, Jl Pemuda, Kota Cirebon, Jawa Barat, Minggu (14/8/2011) malam.

Menurut Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PAN ini, bila aparat penegak hukum bermain dalam kasus Nazaruddin maka kasus ini tidak akan mencapai puncaknya. Karena hanya masalah sepele saja yang nantinya diangkat oleh penegak hukum.


"Yang kedua, ini salah satu yang menjadi milik publik, milik masyarakat, karenanya dari awal sampai akhir jangan kecewakan publik. Kalau tidak bisa meledak publik, bisa marah, bisa huru-hara" terangnya.

Amien juga mengingatkan permintaan dari sejumlah tokoh pers yang menginginkan kasus ini dibuka secara terang benderang. Amien meminta aparat penegak hukum untuk menghilangkan rasa ewuh pakewuh untuk mengungkap kasus ini setuntas-tuntasnya.

"Tapi kalau memang KPK itu jiwanya pengecut, itu juga ga berani. Jadi sekarang tergantung KPK nya itu. KPK itu mau menjadi pemberani atau pengecut," imbuhnya.

sumber :detik

14 Agustus 2011

Disinilah Nazaruddin Ngekos Sementara

KEPALA Rumah Tahanan Mako Brimob, Komisaris Polisi Basuki mengatakan, pihaknya menyiapkan sebuah sel berukuran 2×3 meter untuk Nazaruddin. Sel tersebut mungkin akan jomplang jika dibandingkan dengan ruangan pribadinya saat bertugas di Dewan Perwakilan Rakyat dulu. Namun, sel buat Nazar itu dilengkapi dengan fasil WC dan pendingin ruangan atau AC.


“Tapi tidak ada televisi,” kata Basuki kepada wartawan, di depan gerbang Mako Brimob, Kelapa Dua, Sabtu (13/8/2011).

Sebelumnya, salah satu sel di Blok B juga pernah dihuni oleh mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, Komisaris Jenderal Susno Duadji. “Nazaruddin akan tinggal seorang diri. Tidak ada tahanan lain,“ kata Basuki.

Basuki mengatakan blok di mana Nazar akan ditahan berbeda dengan blok tahanan untuk Umar Patek, salah satu tersangka Bom Bali I tahun 2002 yang belum lama ini diboyong dari Pakistan. “Umar Patek di belakang,” ujarnya.

sumber : monitorindonesia.com

12 Agustus 2011

Nunun Pergi Tanpa Berita

BEKAS Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan ongkos carter pesawat sebesar itu sebanding dengan yang yang akan disita dari Nazaruddin. “Kalau dihitung-hitung, ongkos Rp4 miliar yang dikeluarkan pemerintah itu bisa kembali Rp400 miliar,” ujar Jusuf Kalla usai mendampingi istrinya, Mufidah Kalla yang mendapat Bintang Mahaputera Adipradana di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (12/8/2011).

Kalla menilai, dengan kehadiran Nazaruddin di Tanah Air, pemerintah melalui lembaga hukumnya akan lebih mudah mengembalikan uang negara yang dikorupsi oleh Nazaruddin. “Dari pada uang negara itu dicuri Nazaruddin untuk digunakan sendiri di luar negeri, kan akan lebih baik jika dia berada di sini. Uang itu akan kembali,” kata Kalla.

Nunun Lebih Pintar

Setelah Nazaruddin, kini ada satu lagi buron yang menjadi perhatian publik. Burona itu bernama Nunun Nurbaeti, istri bekas Wakapolri Adang Daradjatun. Nunun adalah tersangka kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom.


Kalla menilai, belum tertangkapnya Nunun merupakan kelebihan yang dimilikinya. “Nunun lebih pintar dari Nazaruddin,” kata Kalla.

Namun, setelah Presiden SBY meinginstruksikan jajaran kepolisian, kejaksaan, dan KPK agar secepatnya menangkap buronan-buronan lainnya, Kalla yakin seluruh buronan Indonesia yang kini tengah berleha-leha di luar negeri bisa dibekuk. “Saya optimis,” kata Kalla.

Disinilah, Nazaruddin Mendarat


Komisi Pemberantasan Korupsi masih merahasiakan lokasi pendaratan pesawat yang ditumpangi Muhammad Nazaruddin di Jakarta.

Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto, Jumat (12/8/2011) di Jakarta, mengatakan bahwa selaku penanggung jawab pemulangan Nazaruddin, KPK bertanggung jawab atas keselamatan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat tersebut. Pengamanan itu antara lain dilakukan dengan memilih bandar udara yang tepat untuk pendaratan pesawat yang disewa menjemput Nazaruddin.

Sebelumnya sempat disebutkan bahwa pesawat Nazaruddin akan mendarat di Jakarta melalui Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Begitu tiba di bandara, Nazaruddin akan langsung dibawa ke Gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

"Kami sudah rundingkan, (Nazaruddin) langsung ke KPK. Kami belum tahu (bandara mana). Kami cari yang paling aman," kata Bibit di Gedung KPK, Jumat sore.

Nazaruddin diterbangkan ke Jakarta dengan pesawat carter dari Bandara Eldorado, Bogota, sekitar pukul 17.00 waktu setempat atau Jumat pagi WIB. Ia diperkirakan tiba di Jakarta pada Sabtu besok. Perjalanan Jakarta-Bogota memakan waktu 28-30 jam.

Terkait pemulangan Nazaruddin itu, Bibit mengatakan bahwa KPK mengeluarkan biaya Rp 4 miliar untuk menjamin keamanan Nazaruddin. Biaya tersebut tidak hanya untuk menyewa pesawat, tetapi secara keseluruhan, mulai dari keberangkatan tim penjemput hingga pulang.

Ongkos pengamanan Nazaruddin tersebut, lanjut Bibit, dibebankan kepada pagu anggaran penindakan KPK. "Dari biaya APBN," katanya. Bibit juga menepis kekhawatiran akan adanya intervensi terhadap Nazaruddin selama berada di dalam pesawat menuju Jakarta.

sumber : kompas

11 Agustus 2011

Nazaruddin Pulang Kandang, Anas Pulang Kampung

Tertangkapnya mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin akan menjadi titik terang untuk mengungkap kasus korupsi pembangunan wisma atlet. Bagi anggota Demokrat yang terlibat dalam kasus itu harus bertanggungjawab di hadapan hukum. Beredar kabar, Partai Demokrat sudah menyiapkan pengganti Ketua Umum Anas Urbaningrum?

SAAT dikofirmasi hal itu, Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarief Hasan menyatakan masih menunggu perkembangan selanjutnya. “Kita tidak bicara siapa-siapa. Kita bicara siapa pun yang terlibat. Kita harus ungkapkan secara clear,” ujar Hasan di Istana Negara, Kamis (11/8/2011).

Kasus suap wisma atlet menyeret ini beberapa kader Demokrat. Seperti Ketum Demokrat Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh, Wiman Amir. Bahkan, Nazaruddin menuding Anas mendapat dana sebesar Rp 50 miliar dari proyek hambalang. Dana tersebut untuk membiayai pemenangan Anas di Kongres Demokrat di Bandung, Jawa Barat.

Menurut Syarief, Partai Demokrat tidak bisa berandai-andai tentang keterlibatan Anas diberbagai proyek APBN. “Kita lihat saja nanti. Kita tidak berandai-andai, kita tunggu hasilnya,” katanya.


sumber :Nasib Anas Pasca Tertangkapnya Nazaruddin

Umar Patek Is Back

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Baharudin Djafar mengatakan, tidak ada pengerahan kekuatan khusus untuk mengamankan Ibu Kota setelah penangkapan tersangka kasus terorisme, Umar Patek. Namun, fungsi intelijen keamanan dan reserse memang kini sedang ditingkatkan.

"Kami meningkatkan intensitas fungsi anggota yang tidak berseragam resmi," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Baharudin Djafar di Jakarta, Kamis (11/8/2011).

Fungsi intel dan reserse itu, lanjutnya, akan lebih difokuskan pada pemantauan aktivitas kegiatan kelompok atau jaringan yang mencurigakan. Akan tetapi, Baharudin mengakui bahwa kondisi Jakarta saat ini masih kondusif.

"Sampai saat ini Jakarta aman, tidak ada yang berubah, relatif kondusif," kata Baharudin.

Sebelumnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan, buronan teroris Umar Patek dideportasi dari Pakistan ke Indonesia. Salah satu teroris paling dicari tersebut tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis ini sekitar pukul 07.00 WIB. Anggota Polri memberlakukan pengamanan ketat terhadap Umar Patek saat hendak dibawa menuju Rumah Tahanan Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Umar Patek diduga sebagai perakit bom saat peristiwa Bom Bali I yang menewaskan 202 orang pada tahun 2002. Kepolisian Pakistan menangkap Umar Patek sekitar Maret 2011 karena melanggar keimigrasian.

Sumber : Kompas

Label

Pengikut