Dewan Kehormatan Partai Demokrat meminta Bendahara Umum DPP Partai Demokrat M Nazaruddin untuk mundur dari jabatannya. Kisruh Nazaruddin dengan dugaan keterlibatannya dalam kasus dugaan suap proyek wisma atlet SEA Games dinilai semakin memperburuk citra partai.DESAKAN itu dikemukakan anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat, EE Mangindaan, kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (19/5/2011).

Mangindaan, yang juga Menteri Pendayagunaan Apartur Negara mengatakan, Dewan Kehormatan telah meminta Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum untuk menyampaikan langsung masukan itu kepada Nazaruddin.

“Ketum kami minta untuk berkomunikasi dengan yang bersangkutan (Nazaruddin). Bagaimana kalau dia harus mempertanggungjawabkan berita-berita itu sendiri. Karena, kalau terus-menerus gonjang-ganjing seperti ini, kan, kurang bagus bagi partai. Kita kasih contoh, kalau kita mundur sendiri, kan, mulia. Begitu maksud saya,” kata Mangindaan.

Dewan Kehormatan Partai Demokrat menilai, perkembangan isu kasus yang diduga melibatkan Nazaruddin ini sudah berkembang luas. Bahkan, sudah merambah ke kabar adanya perpecahan di internal Demokrat. Menurut Mangindaan, Dewan Kehormatan me

nganggap perlu menetralisasi kabar-kabar miring yang disebutnya tak perlu.

“Berita-berita ini, kan, membuat partai jadi pembicaraan yang sebenarnya tidak perlu. Kalau dia (Nazaruddin) mundur, kan, selesai. Silakan dia yang mikirkan sendiri setelah itu,” ujarnya.

Sebelumnya, lanjut Mangindaan, partai, termasuk Dewan Kehormatan, tak akan mencampuri urusan hukum. Dewan Kehormatan sendiri bergerak di ranah etika dan moral, termasuk memikirkan dampaknya pada kinerja partai.

“Kami belum bicara hukum. Tapi ini menyangkut kode etik partai. Jadi, kalau itu melanggar, silakanlah mundur dulu. Kalau soal hukumnya, kan, masih jauh. Itu supaya tidak menjadi pemberitaan yang macam-macam, bisa jadi itu benar, bisa jadi itu fitnah. Jadi macam-macam. Jadi, kami coba mentrali