“Dari data yang diterima KPU provinsi cenderung daftar pemilih lebih sedikit dari DP4. Berapa jumlahnya, masih kami hitung hingga batas akhir penerimaan pukul 00.00 tanggal 13 April 2012,” terang Ketua Pokja Pemutahiran KPU DKI Aminullah, saat menggelar jumpar pers di Media Center KPU DKI, Jl Budi Kemulyaan, Jakarta Pusat, Jumat (13/4).
Dalam jumpa pers tersebut Aminullah ditemani anggota KPU DKI lainnya,yakni Jamaluddin F. Hasyim, Sumarno dan Dahliah Umar.
Amin menerangkan, dalam melakukan pemutakhiran KPU merekrut PPDP satu orang per TPS yang kenal dengan daerah lokasi tersebut. Sebelumnya, PPDP dilakukan bimbingan teknis tentang tata cara pemutahiran, termasuk data yang harus di coret, diperbaiki dan sebagainya. “Mereka bekerja mulai dari 14 Maret hingga 12 April 2012. PPDP itu punya dua pekerjaan, yaitu mencoret yang tidak sesuai dan memperbaiki data yang salah,” kata Amin.
Lebih lanjut Amin mengatakan, bagi yang belum terdaftar bisa dimasukan dalam pemilih tambahan selagi yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai pemilih, diantaranya  memiliki KTP DKI.   “Hasil rekapitulasi daftar pemilih akan ditempel di tempat-tempat strategis seperti di kelurahan, rumah pak RW dan tempat lain yang terbuka dan bisa diakses mudah oleh warga,” katanya.
Data yang sudah diterima Jakarta Pusat dari DP4 sebesar 843.457 terkoreksi menjadi  793.253 pemilih terbagi dalam  1.714 TPS, Jakarta Barat, dari DP4 1.686.297 terkoreksi menjadi 1.471.539 jumlah TPS 3320 sedangkan Kepulauan Seribu jumlah DP4 17.560 menjadi 16.609  dengan jumlah TPS 44.
“Berkurangnya jumlah pemilih ditemukan penduduk yang meninggal, pindah dan anggota TNI aktif. Anggota TNI terdaftar  karena tercatat status  pekerjaan di KTP pelajar atau pegawai swasta,” terang Amin.
Proses selanjutnya, kata Amin, KPU akan menetapkan DPS  menjadi DPT (daftar pemilih tetap). Dalam proses menjadi DPT masih memungkin terjadi perubahan dan memberi kesempatan bagi warga yang belum tercantum dalam daftar pemilih. “Proses penetapan DPT juga dilakukan secara terbuka, transparan dan diikuti oleh tim kampanye pasangan calon. Jadi jangan ada lagi tuduhan KPU DKI tertutup terhadap daftar pemilih,” tegas Amin.
Amin  lalu menceritakan urutan penetapan DPT. Pertama dimulai dengan rapat terbuka penetapan jumlah DPT oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara) tingkat kelurahan. Dalam rapat tersebut disaksikan oleh tim kampanye pasangan calon, masyarakat umum dan sebagainya. “Jika dalam rapat tersebut tim pasangan calon merasa ada pendukung tidak masuk daftar pemilih bisa dimasukan selama memenuhi syarat,” kata Amin.
Setelah rapat terbuka di tingkat kelurahan, tingkat PPK (kecamatan) juga menggelar rapat terbuka seperti persis digelar di PPS. Sampai dengan rapat terbuka di PPK masih mungkin dilakukan perubahan dengan catatan tetap si pemilih memenuhi syarat sebagai pemilih.
“Jadi urutan penetapan DPT sudah jelas, dari tingkat PPS ke PPK hingga provinsi dilakukan transparan dan terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Sebab, kalau sudah menjadi DPT tidak bisa dirubah lagi. Manfaatkan waktu yang ada untuk perbaikan,” pungkas Amin

Sumber : kpujakarta.go.id-