Penawaran Saham Perdana (IPO) Facebook Dibuka

St.Levi Press, California

Penawaran saham perdana (IPO) perusahaan raksasa jejaruig sosial Facebook, diharapkan mencapai 104 milyard dollar Amerika  merupakan nilai tertinggi di lantai bursa Wall Street.

Penawaran saham perdana akan dilakukan pada 18 Mei 2012,  pukul 11 waktu setempat dengan nilai per lembar saham sebesar $38.

eduardo saverin/ceo facebook

CEO Mark Zuckerberg akan membuka penawaran ke publik Nasdaq dengan membunyikan bell jarak jauh dari kantor pusat Facebook, Menlo Park California.

Pemesanan saham perdana facebook ditutup 15 Mei lalu,  dua hari lebih awal dari jadwal yang ditetapkan, Merupakan sinyalemen bahwa saham perdana akan mebludak pada perdagangannya di lantai bursa.

Facebook kabarnya akan menawarkan sebanyak 180 juta lembar saham biasa pada hari ini.

klaus pardosi

HPP Gula Harus Segera Ditetapkan

KOMPAS/RIZA FATHONI Ilustrasi 

 

 

 ST. LEVI PRESS, JAKARTA- Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia mendesak pemerintah segera memutuskan harga pokok pembelian gula. Pasalnya awal Mei depan musim giling tebu sudah dimulai. Kejelasan HPP diperlukan sebagai bentuk jaminan pendapatan petani. HPP juga dibutuhkan untuk menentukan besarnya dana talangan gula tani, yang diberikan oleh investor.

Hal tersebut disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional APTRI, M Nur Khabsin, di Jakarta, Senin (23/4/2012). "Petani tebu menunggu kejelasan HPP gula karena bulan Mei sudah mulai giling. Penetapannya jangan sampai terlambat," ujarnya.
APTRI mengusulkan HPP sebesar Rp 9.218 per kg. Dengan perhitungan produksi tebu per hektar 1.100 kuintal dengan rendemen 7,2 persen untuk jenis tanaman plane cane (tanaman tebu pertama) akan menghasilkan besaran HPP sebesar Rp 9.496 per kg.
Sedangkan untuk tanaman kedua, ketiga dan seterusnya (ratoon) dengan produksi tebu 900 kuintal per hektar dan rendemen 6,8 persen akan menghasilkan besaran HPP Rp 8.941 per kg. Perhitungan tersebut sudah termasuk keuntungan petani 10 persen.
Usulan itu cukup wajar Dengan HPP tersebut keuntungan petani hanya 10 persen setahun. "Kami juga ber harap pada saat giling nanti tidak ada lagi rembesan gula rafinasi. Saat ini hampir massif peredaran gula rafinasi di pasar di beberapa daerah kecuali di Jatim," paparnya.

SUMBER : , KOMPAS.com

APBN Masih Dianggap Dokumen Rahasia

St. Levi Press, Jakarta

- Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC), Arif Nur Alam, memandang bahwa APBN masih dianggap sebagai suatu dokumen yang rahasia.
Menurut dia, masyarakat hanya bisa mengakses APBN ketika produk anggaran tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah dan DPR RI.
"Tentang keterbukaan informasi kalau kita kaitkan dengan RAPBN atau APBN memang terjadi pendangkalan, pengaburan keterbukaan informasi," sebut Arif, dalam konferensi pers terkait Open Government Partnership, di Jakarta, Minggu (15/4/2012).
Ia menyebutkan, selama ini dokumen APBN dipandang sebagai hal yang rahasia ketika masih dibahas oleh pemerintah dan DPR. Baru setelah produk anggaran tersebut ditetapkan masyarakat bisa mengaksesnya.
Hal ini lantas bertentangan dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.
"Dalam UU Nomor 17 tahun 2003 bahwa anggaran negara harus dikelola secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," tambah Arif.
Berdasarkan sejumlah produk hukum tersebut, keterbukaan informasi terkait APBN itu seharusnya dimulai dari proses pembahasan hingga pada produk APBN itu ditetapkan.
Maksudnya, produk APBN bisa diakses untuk mendorong partisipasi publik dalam proses pembahasan.
"Tapi faktanya RAPBN yang dibahas oleh pemerintah dan DPR itu masih dianggap sebagai dokumen rahasia. Ada pengaburan tentang makna semata informasi itu hanya ketika produk ditetapkan," tegas dia.
"Jadi saya kira sebenarnya ada pendangkalan pemaknaan tentang substansi keterbukaan informasi. Itu mengalami pengaburan," pungkas Arif.

sumber : Kompas.com

Volume Ekspor Kopi Indonesia Terus Menurun

JAKARTA, KOMPAS.com -- Penurunan produksi kopi berdampak pada realisasi ekspor. Tahun 2011 produksi kopi tercatat 633.900 ton, atau turun sekitar 7 persen dibandingkan produksi tahun 2010. Tahun ini produksi kopi diperkirakan kembali turun menjadi 600.000 ton.
Tahun 2010 jumlah total produksi kopi Indonesia tercatat 684.076 ton. Cuaca ekstrem menjadi salah satu penyebab penurunan produksi kopi.
"Tahun ini produksi kopi akan kembali turun. Kondisi itu harus disikapi bersama. Kalau tidak, ekspor kopi juga terus turun," kata Ketua Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia, Suyanto, Senin (26/3/2012) di Jakarta.
Tahun 2011 ekspor kopi tercatat 352.007 ton atau turun 21 persen dibandingkan tahun 2010. Dibandingkan tahun 2009, ekspor kopi tahun 2010 juga tercatat menurun 11,4 persen. Tahun 2009 menjadi puncak ekspor kopi Indonesia selama satu dekade terakhir, dengan volume 505.381 ton.
Dari sisi luas lahan sebenarnya tidak terjadi penyusutan. Penurunan produksi diperkirakan karena faktor rendahnya produktivitas dan gangguan cuaca. Tahun 2011 luas areal kopi tercatat 1,3 juta hektar. Areal tersebut terbagi untuk kopi robusta 1 juta hektar dan kopi arabika 300.000 hektar.

German Economy Today

St. Levi Press, Berlin

1. In its annual projection for 2011, the German government forecast GDP to grow this year at a real rate of 2.6 percent. Thus, the German economy is growing substantially faster than the eurozone average.
2. The German economy showed a high level of growth in 2010: After an acute economic slump following the financial crisis, GDP grew by 3.6 percent in 2010. This represents Germany’s strongest economic performance since German reunification in 1990. It is above all attributable to the rebound in the global economy. Initial economic stimulus from exports has now spread to domestic demand. Domestic demand is now increasingly becoming the driving force behind Germany’s economic expansion.
3. Real household disposable income rose at a faster pace in 2010 than at any time since 2001. The main factors contributing to this increase include positive developments on the labor market and moderate trends in price levels, together with government tax relief measures which took effect last year.

(© picture alliance / dpa)

Unemployment among the youth of today in Germany took an especially precipitous tumble, a full 1.3 percent lower than the national average.  4. These developments are boosting recovery of the domestic economy. Consumer spending increased appreciably in 2010, contributing 0.3 percentage points to overall economic growth. The German government expects real consumer spending to increase by a solid 1.6 percent in 2011.
5. The economic rebound has also resulted in an upswing in employment. The annual unemployment rate fell from 8.2 percent in 2009 to 7.7 percent in 2010. For 2011, unemployment is expected to fall further to 7 percent.
6. Another significant factor in Germany’s success in preventing a dramatic increase in unemployment during the economic and financial crisis was the government-subsidized shortened work week (“Kurzarbeit”). The economic crisis, during which it was implemented, highlighted its benefits dramatically. The program helped employers in Germany tremendously in keeping their experienced and qualified workforce relatively stable throughout the crisis. Once the recovery took hold, they were and are now in a much better position to meet rising demand.
7. The economic recovery continues to face challenges: The German economy is very open and tightly integrated into the global economy. Global economic developments therefore have a major impact on the German economy.

consolidation of public finance-copyright alliance/dpa

Consolidation of public finances (© picture-alliance/dpa) 8. Germany is implementing the necessary growth-oriented consolidation of public finances. This will involve limiting government spending, reducing subsidies, enhancing incentives, and placing a continued priority on funding for education and research. The package aims to achieve structural consolidation that strengthens growth potential and enhances confidence in the stability of the euro.
9. The last two years have highlighted the need for close international cooperation in economic and financial policies. Only through joint action, namely within the G20, will the world manage to retreat from the brink of a total and global economic and financial meltdown. The recovery was achieved by internationally coordinated monetary and fiscal policy measures whose chief objective was to stabilize financial markets and stimulate economies while avoiding protectionist tendencies.

germany.info
klaus pardosi

Merkel: Signing of Fiscal Pact is Milestone in History of EU

St.Levi Press, Berlin

European leaders meeting in Brussels have agreed on strengthening budgetary discpline and limiting debt to help surmount the debt crisis and ensure longterm stability. On Friday, 25 heads of state and government signed the fiscal pact that had been hammered out over the past several months.

Chancellor Merkel signs the Treaty on Stability, Coordination and Governance in Brussels on March 2. Next to her is Danish Prime Minister Helle Thorning Schmidt. (© picture alliance / dpa)

 

It marks a “milestone in the history of the European Union,” Chancellor Angela Merkel said. The European Council of heads of state and government have opened a new chapter in overcoming the crisis, the Chancellor said. For the first time that which had been agreed upon in the existing Stabiltiy and Growth Pact is being implemented, she said.
The fiscal pact obligates the EU members states to save, to incorporate a “balanced budget rule” in national legislation and introduces stronger budget controls, including a debt brake, to be monitored through the European Commission.  Further, the EU Court of Justice will be able to verify whether states are implementing the debt brake correctly and issue penalties if necessary.
“That is a strong signal that we have learned the lessons of the crisis,” Chancellor Merkel said.
Leaders from 25 of 27 EU members states signed the Treaty on Stability, Coordination and
Governance, the fiscal pact, on the margins of the EU Summit on March 2. Great Britain and the Czech Republic did not participate. It is to go into effect at the beginning of 2013, once 12 of the 17 eurozone states have ratified the treaty. The treaty will only apply to states that use the euro, unless states “declare their intention to be bound by certain provisions at an earlier date,” according to a Council press release.

The euro (© picture alliance / Daniel Karman)

The fiscal pact is an important step in restoring confidence the Economic and Monetary Union, Council President Herman Van Rompuy said during the signing ceremony. “The restoration of confidence in the future of the Eurozone will lead to economic growth and jobs. This is our ultimate objective. The targets on deficits and debts are intermediate targets, no aim in itself.”
Also in Brussels, the eurozone heads of state and government agreed to accelerate capital payments into the ESM (European Stability Mechanism). Two tranches are to paid in 2012. Only countries that have ratified the fiscal pact can make use of the ESM. An increase in the overall ceiling of the ESM was not agreed on.
On Greece, the eurozone leaders welcomed the agreement reached on the second aid package, the aim of which is to put the Greek economy back on a sustainable footing, to ensure debt sustainability and restore competitiveness. With the necessary legislative action taken by Greece, the program can be formally adopted in the coming days.

© Germany.info
klaus pardosi

Redominasi Rupiah Timbulkan Kepanikan Psikologis

illustrasi

St.Levi Press, Jakarta.


Bank Indonesia dalam waktu dekat menerbitkan kebijakan ekonomi baru yang berpengaruh luas dalam bidang ekonomi makro terutama dalam moneter- Redominasi Rupiah. Langkah tehnis BI perihal redominasi dengan menyamarkan 3 digit angka dibelakang nilai mata uang tersebut, seperti contoh Rp.100.000 menjadi Rp.1000 sampai satuan terkecil. Penjelasan tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah dalam diskusi di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, akhir pekan lalu saat menjelaskan strategi pemerintah dalam menjalankan redenominasi rupiah.


"Proses ini berlangsung sepuluh tahun. Para pedagang juga diwajibkan mencantumkan harga dalam rupiah lama dan rupiah baru. Ini dilakukan agar tidak terjadi kepanikan," kata Alamsyah.


Kesiapan dan kematangan Pemerintah Indonesia dalam kontrol Harga Barang amat sangat diperlukan sehingga tidak menimbulkan kekacauan yang  mungkin saja menimbulkan gejolak hebat dalam masyarakat. Proses redominasi harus dilakukan secara bersamaan dengan penurunan digit nilai barang, proses konversi tidaklah mudah dilakukan di negara ini mengingat luas wilayah dan juga kepulauan yang terpencil pula sehingga prosesnya sulit berjalan secara cepat  Di sisi lain Kontribusi sosialisasi perlu dilakukan secara cepat sehungga proses transaksi ekonomi tidak stagnan.


Redenominasi merupakan penyederhanakan denominasi (pecahan) mata uang menjadi pecahan lebih sedikit dengan cara mengurangi digit (angka nol) tanpa mengurangi nilai mata uang tersebut. Hal yang sama secara bersamaan dilakukan juga pada harga-harga barang, sehingga daya beli masyarakat tidak berubah. Sanering adalah pemotongan daya beli masyarakat melalui pemotongan nilai uang. Hal yang sama tidak dilakukan pada harga-harga barang, sehingga daya beli masyarakat menurun.


Kebijakan Redominasi mata uang dilakukan pada saat ekonomi makro sedang stabil dan laju inflasi dapat dikendalikan, tujuan utama redominasi adalah memperbaiki kesetaraan ekonomi dengan negara regional.


klaus/fredy pardosi

Negara Barat Persulit Industri Sawit Tanah Air

Bandung, St.Levi Press.
"Tantangan terbesar Industri Sawit  tanah air belakangan mengalami tekanan serius dengan adanya anggapan bahwa industri ini merusak lingkungan."

Isu perusakan lingkungan digelontorkan agar industri sawit tanah air sulit berkembang demikian diungkapkan Direktur PT Astra Agro Lestari Tbk, Santosa, Pihak barat selalu menghembuskan kampanye hitam anti perusakan lingkungan baik melalui kelompok pecinta alam Green Peace maupun lembaga lainnya yang menjadi sasaran kampanyenya membatasi penanaman sawit.

Biaya Oportuniti
"Pada saat menanam sama dengan investasi, pasti kan ada minusnya. Gali, tanam, supaya gembur. Sama seperti investasi minus dong, tidak ada orang investasi yang nggak minus. Tapi, 30 tahun ke depan (kelapa sawit) ini akan menyerap Co2 (karbondioksida) dan mengembalikannya dalam bentuk oksigen," ucap Santosa kepada St.levi Press usai menghadiri acara workshop wartawan pasar modal, di Bandung, Jumat (18/11/2011). Pertumbuhan penduduk dunia akan mengakibatkan permintaan akan CPO secara linier sehingga menciptakan ladang baru merupakan jalan keluar terbaik yang tentunya dengan keputusan tertimbang. Menciptakan ladang baru bukanlah secara ekstrim merusak lingkungan secara jangka panjang, kontribusi tanaman hutan terhadap kehidupan tergantikan dalam waktu relatif singkat sampai pohon sawit kembali menghijau, dalam proses memenuhi kebutuhan akan CPO (crude palm oil) tentunya ada biaya oportunitis yang harus dibayarkan.Disatu sisi pemerintah mendapatkan pertambahan pajak dan pasar tenaga kerja mendapatkan lapangan kerja baru namun perambahan lahan mustahil dapat dihindari.
"Jadi, kalau 5 juta incremental demand itu harus dipenuhi oleh kelapa sawit, maka seluruh dunia itu minimal setiap tahun (menanam kelapa sawit) satu juta hektar," tambah dia.
Tetapi, terang dia, penanaman tertinggi yang pernah dilakukan di seluruh dunia itu hanya 750 ribu hektar per tahun.
"Jadi, kalau growth penduduk dunia sama dengan 10 tahun terakhir, which is tidak mungkin kan, jumlah jiwa saja sudah 7 miliar (sekarang). Maka, setiap tahun itu di dunia ini harus ada satu juta hektar lahan yang dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit," kata Santosa.

Konversi Sawit  Koloni Ekonomi Barat
Ia menuturkan, produktivitas ketiga komoditi pertanian itu hanya 0,5 ton per hektar, atau hanya sepersepuluh dari kelapa sawit. Santosa menuturkan, ada ketakutan dari negara maju jika pelaku industri di Indonesia terus menambah lahan. Karena memang, kata dia, dibutuhkan penambahan sepuluh kali lipat dari yang ada sekarang.

Negara barat senantiasa akan berusaha mengkerdilkan perkembangan industri sawit baik langsung maupun jalur diplomatik mengingat negara barat tidak akan mau menggantungkan kebutuhan komoditas sawitnya pada negara ketiga termasuk Indonesia. Konversi sawit akan menjadi koloni baru negara barat setelah sawit tergantikan dengan seperti rape seed, bunga matahari, dan soy bean sedangkan sawit negara tsb masih saja bertengger pada produktivitas tinggi dan melakukan kontrol harga dan distribusi terhadap sawit dunia. Isu Lingkungan Hidup bukanlah senanatiasa selalu benar dalam pandangan kepentingan ekonomi. GreenPeace menjadi andalan utama negara barat menggalang opini kerusakan lingkungan hidup dengan membawa misi kepentingan ekonomi di dalamnya, gerakan penggiat lingkungan hidup ini patut dan perlu dipertanyakan kepentingannya dalam isu ini'--pemerintah Indonesia patut mencontoh negara Brazil yang sudah mengusir GreenPeace dari wilayah kedaulatan negara itu sebab terlalu mencampuri urusan dalam negeri mereka.

klaus pardosi
redaktur ekonomi St.levi Press

Sofyan Wanandi Terlalu Optimistis Lupakan Eropa

Bali, St.Levi Press
Tonggak Kehidupan ekonomi dunia sesungguhnya dimulai dari Eropa dan menjadi pelopor rancang bangun budaya dan tehnologi asia, pasifik, afrika, australia secara agregat. Keberhasilan ekonomi Eropa pada 2011 merupakan anti klimaks dari hasil pemikiran warga Eropa dalam bidang Ekonomi. Warga Eropa secara umum terlena dengan hasil pemikiran meraka terdahulu tanpa harus melakukan adaptasi kebijakan sehingga mengakibatkan nyaris ambruknya perekonomian Benua kaya ilmu pengetahuan itu.

Kekuatan ekonomi Eropa makin lemah setelah krisis terus menjalar dan melebar ke negara-negara anggota Uni Eropa. Tidak hanya mata uang Euro saja yang tak stabil, gejolak dalam negeri personel Masyarakat Eropa tersebut juga nyaris tak terkendali. Walhasil, Eropa menjadi tempat yang paling riskan untuk urusan perdagangan dan investasi. Tak pelak, inilah momentum yang penting untuk segera melupakan Eropa. "Eropa sudah masa lalu, lupakan Eropa!. Kini masa depan ada di China, India dan ASEAN, termasuk di dalamnya Indonesia sebagai kekuatan potensial di kawasan Asia Tenggara," sebut Sofyan Wanandi, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), kepada wartawan, Jumat (18/11/2011), di restoran Portraits, H otel Westin, Nusa Dua, Bali.

Penegasan Pria berusia 71 tahun ini akan terwujud apabila Eropa secara umum masih melakukan investasi di negara selain Eropa sendiri baik dalam investasi riil maupun dalam sistim. Sistim ekonomi Eropa baik berupa tehnologi dan pengetahuan pelak akan mudah direkayasa dan dicipta ulang negara lain, negara negara ketiga masih secara umum menggantungkan kehidupan tehnologinya pada daya cipta warga Eropa, adapun Cina dan India masih melakukan reka ulang secara umum tehnologi Eropa secara blak blakan.

Sofyan Wanandi selaku pengusaha kawakan memang wajar melupakan Eropa, walaupun hanya sekedar wacana saja,  mengingat pengusaha Asia kerap gagal melakukan penetrasi bisnis di Eropa. Asean secara umum menjadi lahan empuk investasi dunia bukan karena berbagai kemudahan yang tersedia melainkan pangsa pasar yang cukup besar secara demographi.Iklim investasi Asia  dan Pasifik dalam jangka panjang masih adiktif dengan keputusan Bangsa Eropa.

klaus pardosi.

Tuyul Pulsa Meresahkan Masyarakat

St. Levi Press, Jakarta, 02/10/11.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring didesak menindak tegas operator dan perusahaan konten provider nakal yang mengambil pulsa dengan cara ilegal. Provider nakal, yang biasa disebut tuyul pulsa (mencuri pulsa), ini menggunakan modus sebagai penyedia konten layanan servis pelanggan.

TINDAKAN provider nakal yang melakukan pemotongan pulsa menjadi aduan paling banyak yang diterima Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dari pelanggan telekomunikasi sepanjang tahun lalu.

“Pengaduan soal ini menjadi kasus yang paling banyak dilaporkan dengan rasio dari seluruh pengaduan,sebagai contoh utamanya adalah tiba-tiba datang kiriman SMS layanan konten empat digit, misalnya 9799, 3789, 7889, 3689, dan banyak lagi. Padahal, kita tidak pernah mendaftar (registrasi), tidak pernah ketik REG lalu kirim ke XXXX,” ujar Ketua Lingkar Studi Mahasiswa Jakarta, Al Akbar Rahmadillah, Kamis (29/9/2011).

Menurut Akbar, setiap mendapat satu SMS maka secara otomatis pulsa pun tersedot. Rata-rata besaran pulsa yang disedot itu berkisar Rp 2.000 atau kurang. Meski sudah minta pengiriman SMS dihentikan, namun operator kartu tidak peduli. SMS tetap dikirim terus. Apalagi, kalau pelanggan bersangkutan tidak mengetahui cara menghentikan aksi perampokan pulsa itu.

Dengan perhitungan harga per fitur Rp 500 hingga Rp 2.000 itulah, maka operator bisa meraup keuntungan yang mencapai Rp 100 triliun per tahun. Sedangkan, belanja modal yang dikeluarkan oprator seluler tahun lalu hanya Rp 18 triliun.

“Operator dengan jumlah terkecil saja bisa meraih keuntungan hingga Rp 300 juta per hari dari bisnis ini. Bisnis ini tergolong mudah, karena nomor pelanggan sudah disediakan oleh operator seluler,” terangnya.

93 persen pelanggan merupakan pengguna nomor seluler jenis prabayar atau isi ulang pulsa. Alhasil, pelanggan nomor ini tidak memiliki bukti pemotongan pulsa ketika mengeluh dan bahkan mengadukan ke pihak berwajib/polisi. Sehingga, bisnis ini tidak terbendung kendati keluhan masyarakat terus mengalir. Padahal, pemerintah sudah mengaturnya lewat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 01/PER/M.KOMINFO/01/2009, khususnya pasal 13 ayat 1.

“Jelas dalam ketentuan peralihan peraturan itu, sanksi bagi operator yang curang. Tidak sekedar ganti rugi, tetapi juga jalur pidana,” tegasnya.

Sayangnya, sejauh ini belum pernah ada pencurian pulsa lewat konten SMS yang disidik polisi. Padahal, jelas semua kejadian ini adalah kesalahan dari operator yang memang harus bertanggung jawab. Kemenkoinfo seharusnya lebih intensif mengawasi telekomunikasi khususnya operator seluler.

sumber : http://monitorindonesia.com/?p=51456

Artikel Terkait: Kembalikan Pulsaku

A Sole Proprietorship

A business may be privately owned in three importants forms. These are the sole Proprietorship, the partnership and the coorporation. The Sole Proprietorship is the most common American Business. More than 80 percent of all businesses in the United States are Sole Proprietorship.

Sole Proprietorship, however do not do the greatest volume of business. They account for less than of all business receipts. What kind of business is likely to be a Sole Proprietorship? These small business are very often services industries such as laundramats, beauty shop, repair shop and restaurants.

What is Marketing All About?

Marketing, which is sometimes called distribution, includes all the business activities conected with the movement of goods and services from producers to consumers or users. Marketing is made up on the one hand, of physical activies such as transporting, storing and selling goodsand, on the other hand, a series of decisions undertaking any part of the process of moving goods from producer to user. Marketing operations include product planning, buying, storage, pricing, promotion, selling, credit, traffic and marketing research.

The ability to recognize early trends is as important in marketing as knowing the current state of affairs. Producers must know why consumers buy, where and for what purpose. Through market research, the producer tries to predict what the consumer will want and through advertising, attemps to influence the consumer to buy.

collier macmillan

Marketing operations take up more than half of consumer's dollar. Every improvement in marketing technique has led to eider distribution of goods ever increasing volume. The trends in the USA has been ti high mass consumption, and what has been described as "conspiciuous consumption" The construction of shopping centers has made goods easily available to consumers by providing a wide range of merchandise and plenty of parking facilities.

Operator Seluler Dinilai Abaikan Etika Bisnis

Jakarta, St levi press.
Pengguna Telepon Seluluer di Indonesia pada tahun 2010 telah mencapai 180 juta orang. Indonesia merupakan salah satu pangsa pasar terbesar di dunia dan masih akan berkembang sampai dengan 2015. "Jumlah pengguna seluler sebesar 180 juta nomor dicapai setelah 15 tahun layanan GSM beroperasi di tanah air," kata Ketua Asosiasi Telekomunikasi Selular Indonesia (ATSI), Sarwoto Atmosutarno.

Perusahaan Telekomunikasi di Indonesia tentunya sangat tergiur meraup laba besar dengan membuat berbagai layanan tambahan selain fungsi semestinya. Pelanggan telekomunikasi di Indonesia seringkali disuguhi berbagai konten premium yang kadang kala memang tidak diinginkan konsumen seperti layanan RBT, NSP,I-Ring, facebook sesuai dengan nama layanan dari operator bersangkutan..

Layanan Aktif secara Sepihak, memang pemberian jasa layanan pada awal diberikan secara gratis, seperti memberi bonus gratisan nada sambung, abil hadiah dengan menekan tombol pada papan telepon genggamnya- - namun dalam selang beberapa waktu tentunya ada pendebetan saldo pulsa ke nomor bersangkutan hingga layanan di non aktifkan—perilaku operator semakin hari semakin pintar menjebak pelanggannya dalam menjaring pelangggan dalam konten premiumnnya.

Beberapa dari konten dari nomor premium sangat sulit dinonaktifkan sehingga membuat pengguna seringkali kesal sebab pulsa setiap hari dikuras nomor premium tersebut. Hal ini tentunya, dalam pemberian layanan menunjukkan tidak ada Etika Bisnis,operator terkesan apatis dalam memberikan perlindungan terhadap konsumennya, tarif percakapan dan surat elektornik semakin murah beberapa tahun belakangan- -mungkinkah operator mencari celah keuntungan dengan cara demikian, sudah sedemikian ketatkah persaingan di bidang telekomunikasi sehingga mengabaikan hak-hak pengguna telpon selular? Dimana Etikanya?. Pihak pemerintah terkait yang menangani bidang ini diharapkan segera menanangani hal ini sehingga persepsi publik akan perlindungan konsumen akan menjadi semakin membaik.

Klaus Pardosi—redaktur ekonomi St.Levi Press

Asuransi Hewan Peliharaan

The ShelterCare Pet Insurance menyediakan Asuransi untuk memenuhi kebutuhan unik dari hewan peliharaan yang baru diadopsi. Kebanyakan organisasi kesejahteraan hewan di Amerika Serikat dan Kanada menawarkan ShelterCare Asuransi Pet daripada program asuransi hewan peliharaan lainnya.

ShelterCare memiliki program untuk diagnosis dan pengobatan penyakit dan kecelakaan. Dapatkan berhubungan dengan kami sehingga Anda dapat membeli cakupan yang dirancang untuk meningkatkan dan melindungi kehidupan hewan peliharaan Anda, kata juru bicara The ShelterCare Pet Insurance.


ShelterCare menawarkan kebijakan hewan peliharaan asuransi yang terjangkau dan penggantian klaim lebih tinggi dibandingkan perusahaan asuransi lainnya . Kami membayar lebih cepat juga, biasanya dalam waktu 5-10 hari kerja.

alih bahasa: klaus pardosi
sources: http://www.sheltercare.com/ourstory.asp?cuid=IN215

Hasil polling CNN: Kebijakan Ekonomi Obama Buruk

Hanya sepertiga dari semua orang Amerika menyetujui kebijakan ekonomi Presiden Barack Obama dalam menangani ekonomi, menurut hasil survei nasional yang baru.

Merujuk hasil Polling CNN / ORC Internasional menunjukkan bahwa lebih dari tiga perempat masyarakat yakin negara berada dalam kondisi ekonomi buruk sekarang, ada kegalauan mengapa presiden mendapatkan nilai-nilai rendah seperti itu.

Menurut jajak pendapat, yang dirilis Rabu pagi, 28 persen orang konstentan yang ditanya mengatakan ekonomi Amerika masih stabil saat ini.

Sedikit naik dari awal Agustus tetapi masih merupakan penurunan dua digit dari awal tahun ini," kata Direktur Polling CNN Keating Holland. "Dan itu jelas bahwa kegelisahan ekonomi sudah menyelimuti Presiden Obama dengan pendukungnya."

Obama mendapat nilai baik untuk penanganan isu-isu internasional. Enam dalam sepuluh menyetujui penanganan terorisme dan kira-kira setengah track record pada urusan luar negeri pada umumnya, dan Libya pada khususnya.
Dan 53 persen mengatakan mereka percaya Obama sebagai bangsa komandan-in-chief.

Tapi hanya 34 persen menyetujui bagaimana presiden Obama berhasil dalam penanganan masalah-masalah ekonomi, 65 persen mengatakan mereka tidak setuju bagaimana Presiden Obama dalam menangani perekonomian. Tiga puluh tiga persen memberinya jempol pada defisit anggaran dan 37 persen menyetujui dengan kebijakan penurunan pengangguran.

"Dua pertiga dari Demokrat terus menyetujui catatan ekonomi Obama, tapi tujuh dari sepuluh independen menyetujui. Tidak mengherankan, lebih dari sembilan dari sepuluh Partai Republik juga tidak setuju tentang bagaimana Obama menangani ekonomi," tambah Holland.

Menurut jajak pendapat CNN ke nomor yang dirilis pekan lalu, total rating setuju kebijakan ekonomi presiden berada sebesar 45 persen.

CNN / ORC Poll Internasional dilakukan 24-25 Agustus, dengan 1.017 orang dewasa Amerika ditanya via telepon. Sampling error survei secara keseluruhan kira kira tiga poin persentase.

alih bahasa : klaus h pardosi(redaktur ekonomi st.levi press)
sumber: cnn.com

Jerman Enggan Selamatkan Eropa Dari Krisis

Saduran :cnn.com
Fareed Zakaria, CNN

Momen Kebenaran Bagi Eropa.

Beberapa tahun belakangan, Eropa menghasilkan beberapa kompromi pemikiran maju. Harapanya seluruh pemikiran dapat meredam gejolak pasar.
Strategi ini biasanya berhasil, Eropa selalu menepati janjinya, Ya kami akan "bail out" negara Eropa yang terpuruk tetapi kami menginginkan reformasi, reformasi total yang terstruktur ulang, kami pasti "bail out" mereka kembali.

Negara negara Eropa kembali meluncurkan paket untuk memenuhi pasar. Harapan Eropa tingkat kekhwatiran menuju ke bawah lalu negara seperti Yunani dapat menata ulang perekonomiannya tanpa dihantui seperti Lehmans Brothers menyelesaikan hutangnya.

Saya Kira "soft Landing" Sesuatu Yang Mustahil

Pada Dasarnya orang akan bertanya "Apakah Hutang Eropa Akan Dipersatukan?;Dengan kata lain, Eropa akan bersedia untuk mengatakan, "Semua utang kita dikumpulkan bersama-sama secara teoritis, sebagai entitas tunggal, kami akan membayar kembali.

Kunci untuk komitmen ini adalah Jerman. Jerman adalah satu-satunya negara yang dapat membayar.

Tapi Jerman semakin enggan untuk melakukannya. Apa yang kami lihat adalah munculnya, Jerman baru yang normal, pada gilirannya akan mengarah pada pengungkapan struktur lama Eropa yang sangat wajar.

Struktur lama Eropa dengan Luar biasa melekat di Jerman dan melepaskan dirinya sendiri dengannya. Jerman percaya kepentingan nasional mereka dengan mensubordinasi dirinya sendiri dengan segala cara untuk kepentingan Eropa yang lebih luas. Itulah yang dibangun di Eropa.

Itulah sebabnya ketika Anda pergi ke Brussel-Uni Eropa, Anda menemukan bisnis orang Prancis pergi dengan uang Jerman - artinya seorang Jerman-dibiayai.

Itulah Perubahan. Jerman, 60-tahun setelah Perang Dunia II, dimengerti menjadi sebuah negara yang lebih normal. Mereka sangat murni Eropa tetapi mereka tidak akan mengejar kepentingan Eropa dengan mengorbankan mereka sendiri.

Angela Merkel

Meskipun apapun yang orang katakan, Angela Merkel telah sangat bersedia untuk menyelamatkan negara-negara lemah di Eropa. Jelas, dia mencoba untuk mendapatkan kesepakatan yang baik dalam hal memaksa beberapa reformasi struktural di Yunani dan tempat-tempat seperti itu. Tapi cerita sebenarnya, adalah opini publik Jerman, yang sekarang 75% menentang segala jenis bailout. Oposisi Jerman pasti menentang.

Dan jika itu adalah tren ke depan, Eropa akan memiliki masalah yang sangat, sangat besar. Tidak benar-benar ada cara membuat angka-angka bekerja tanpa komitmen Jerman yang memiliki sumber daya dari yang ada sekarang. Jika itu tidak terwujud, sangat sulit untuk melihat bagaimana euro bertahan.

Kunci untuk masa depan Eropa adalah bagaimana Jerman merangkul kepentingannya. Jika ia melakukannya dengan cara yang akan normal (itu adalah penting untuk menekankan tidak ada yang menakutkan tentang Jerman hanya mengatakan bahwa ia ingin melakukan apa yang benar untuk Jerman serta Eropa daripada selalu menempatkan Eropa di atas Jerman) ini mungkin akhir Eropa seperti yang kita sudah tahu. Ini mungkin akhir dari Eropa sebagai entitas, entitas politik dibangun dan didukung oleh negara-negara kunci, terutama Jerman, tidak peduli biaya berapun



Alih Bahasa : Klaus H Pardosi(Redaktur Ekonomi Stlevi Press)
23/11/2011

PLN Padamkan Listrik Kantor GUBSU

sampai tanggal ditentukan Gubernur belum mengeluarkan izin pembangunan PLTA Asahan III maka saya akan putuskan sambungan listrik ke kantor gubernur....

Demi menyediakan layanan listrik yang menyeluruh bagi masyarakat Indonesia, Direktur Utama PT PLN, Dahlan Iskan, mengaku harus berani berhadapan dengan peraturan dan penguasa di berbagai provinsi atau kabupaten dan kota.

Salah satu buktinya ditunjukkan terkait pembangunan PLTA Asahan III di wilayah Kabupaten Tobasa dan Asahan, Sumatera Utara, yang hingga kini masih terhambat karena menunggu izin dari gubernur setempat.

Bosan menunggu lama, Iskan lantas memberi ultimatum.

Dirut PLN-DAHLAN ISKAN
"Kalau sampai tanggal ditentukan Gubernur belum mengeluarkan izin pembangunan PLTA Asahan III maka saya akan putuskan sambungan listrik ke kantor gubernur," kata Iskan di Jakarta, Jumat (19/8).

Iskan, juga tokoh pers dari kelompok Jawa Pos itu tengah berbicara dalam acara peluncuran buku "Indonesia Habis Gelap Terbitlah Terang" di Jakarta.

Menurut dia, sikap tegas seperti itu perlu dilakukan agar pembangunan infrastruktur dasar seperti pembangkit tenaga listrik bisa terlaksana dengan baik mengingat listrik menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Biar saja rencana ini bocor di sini karena memang harus begitu, kalau tidak maka tidak akan maju-maju," tukas Dahlan.

Pembangunan PLTA Asahan III sendiri sudah dimulai sejak Januari silam yang ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Iskan dan Bupati Kabupaten Tobasa.

Tetapi sayang hingga kini proyek senilai Rp2,2 Triliun dan berkapasitas 2 x 87 MegaWatt itu belum mengalami kemajuan berarti.

sumber: antaranews

Program Kesejahteraan Guru BumiPutera

Dirman Pardosi, Direktur Utama AJB Bumiputera 1912 menerima kunjungan pengurus Besar PGRI Pusat yang dipimpin Ketua Pengurus Besar PGRI Pusat, DR. Sulistiyo M.Pd. Pertemuan berlangsung di Kantor Pusat Bumiputera, Wisma Bumiputera lantai 21, beberapa waktu lalu.


Tidak kurang 3,7 juta orang guru dan dosen seluruh Indonesia, mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi tercatat sebagai anggota PGRI. Sebagian besar dari mereka berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dan yang lainnya guru sekolah swasta, yayasan dan guru honorer. Jumlah tersebut menjadi 4 juta orang jika ditambah dengan pegawai Tata Usaha sekolah.

PGRI dan Bumiputera Rancang Pogram Kesejahteraan Guru

Bumiputera dan PGRI sama-sama lahir dari rahim guru. Jika pada waktu didirikan Bumiputera bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan guru zaman Hindia Belanda, kini PGRI bekerja untuk memperjuangkan hak dan perlindungan guru, serta meningkatkan profesionalisme mereka.

Dalam kesempatan ramah tamah ini, baik Sulistiyo maupun Dirman sepakat untuk saling mendukung kegiatan masing-masing. Sebagai tahap awal, pengurus Pusat PGRI telah dilindungi program asuransi Bumiputera. Sulistiyo mengharapkan anggota PGRI seluruh Indonesia juga akan mengikuti program yang sama secara bertahap. Untuk itu PGRI mengharapkan Bumiputera bisa melakukan sosialisasi asuransi kepada pengurus PGRI tingkat propinsi. "Tidak ada perusahaan yang miskin karena membantu guru." Sulistiyo meyakinkan.

Kami menginginkan agar anggota PGRI mendapatkan jaminan hari tua dan jamninan kesehatan dengan bekerja sama dengan lembaga yang kredibel seperti Bumiputera." Kata Sulistiyo yang langsung di tanggapi Dirman. "Bumiputera dan guru tidak dapat dipisahkan, kalau perlu Bumiputera akan membuat account khusus untuk PGRI tanpa hitung-hitungan bisnis."

Meskipun tingkat kesejahteraan guru saat ini sudah mulai membaik, namun PGRI ingin lebih baik lagi dengan perlindungan asuransi dan program jaminan kesejahteraan, Selain itu, kata Sulistiyo PGRI ingin memberikan kesan ke depan profesi guru menjadi primadona di masa datang. Tujuan mulia yang ini dipercayakan kepada Bumiputera melalui program asuransi penuh manfaat dan efisien.

Klaus H Pardosi

2012 TDL Naik

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyebutkan, pemerintah akan mencoba mengendalikan subsidi secara keseluruhan pada tahun 2012. Salah satunya dengan menaikkan tarif tenaga listrik.

"Memang yang juga berita baik yang coba kita atasi tahun 2012 adalah kita coba untuk mengendalikan subsidi," ujar Agus dalam pertemuan dengan wartawan terkait penyampaian keterangan mengenai nota keuangan dan RAPBN 2012 di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (16/8/2011).

Ia menyebutkan, total subsidi pada APBN Perubahan 2011 mencapai Rp 237,2 triliun. Sementara tahun depan, lanjut dia, subsidi akan menurun menjadi Rp 208,9 triliun. Salah satu penyebab berkurangnya subsidi, tuturnya, adalah adanya rencana pemerintah untuk menaikkan tarif tenaga listrik (TTL). "Dengan kenaikan TTL, kita harapkan subsidi dapat dikurangi menjadi Rp 208,9 triliun," katanya.

Ia menyatakan, tarif listrik direncanakan naik pada April tahun depan dengan kenaikan sebesar 10 persen. Namun, kenaikan tidak akan diberlakukan pada rumah tangga miskin. Perlu diketahui, subsidi listrik yang menjadi bagian dari subsidi energi merupakan subsidi terbesar kedua setelah subsidi bahan bakar minyak. Pada ABPN Perubahan 2011, subsidi listrik mencapai Rp 65,6 triliun. Sementara tahun depan, subsidi ini ditargetkan akan turun menjadi Rp 45 triliun.

sumber : kompas

Rp.820,8 Milyard Tak Layak Edar

Bank Indonesia (BI) Pekanbaru menyatakan jumlah uang kartal tidak layak edar yang terkumpul sejak awal 2011 di Provinsi Riau senilai Rp820,8 miliar.

"Uang tersebut diberikan cap atau Pemberian Tanda Tidak Berlaku (PTTB) oleh Bank Indonesia," kata Peneliti Ekonomi Madya BI Pekanbaru, Muhammad Abdul Majid Ikram, di Pekanbaru, Sabtu.

Ia mengatakan, BI telah menarik uang tak layak edar itu dari pasar dan akan dimusnahkan.

Menurut dia, uang yang sudah dinyatakan PTTB adalah uang tunai yang sudah tak layak lagi untuk diedarkan. Jumlah nominal tersebut dikumpulkan BI mulai Januari lalu.

"Uang yang diberi PTTB adalah uang yang rusak, lusuh, sobek, atau terbakar," katanya.

Berdasarkan data BI Pekanbaru, uang pecahan Rp100.000 yang tak lagi layak edar jumlahnya senilai Rp200,618 miliar. Kemudian untuk pecahan Rp50.000 ada sebanyak Rp37,944 miliar, dan untuk pecahan Rp20.000 mencapai Rp49,951 miliar.

Selanjutnya, uang dari pecahan Rp10.000 yang tak layak edar mencapai Rp39,493 miliar, pecahan Rp5.000 sebanyak Rp28,548 miliar, pecahan Rp2.000 sebanyak Rp9,369 miliar, dan pecahan uang Rp1.000 senilai Rp8,230 miliar.

"Warga harus memberikan perlakuan khusus dalam penggunaan uang kertas. Yaitu jangan dicuci, jangan disetrika, jangan diklip, dan jangan dicoret-coret," ujarnya.

Pemusnahan uang kertas yang dianggap sudah rusak tersebut, menjadi bagian pelayanan BI kepada masyarakat sehingga mendapatkan alat tukar yang layak digunakan sebagai alat tukar sah.

BI mengajak masyarakat agar makin baik dalam penggunaan uang rupiah dengan menjaga kondisi uang kertas tersebut. Dengan begitu masyakat telah ikut membantu menghemat keuangan negara, mengingat pencetakan uang baru membutuhkan dana negara yang tidak sedikit

sumber : antaranews