“Indonesia sudah dijajah Belanda 350 tahun. Kini ada LSM asing asal Belanda mau menjajah ekonomi Indonesia juga. Ya, harus kita lawan, kalau perlu Greenpeace kita usir dari Jakarta,” terang Alaydrus.
”GREENPEACE sebagai LSM terbukti tidak terdaftar di Pemprov DKI Jakarta, harusnya gubernur menindak tegas. Jangan dibiarkan Greenpeace yang jelas liar seenaknya melakukan kegiatan di Jakarta. Apalagi itu (Greenpeace, red) LSM asing,” ujar Komisi C DPRD DKI Ahmad Husein Alaydrus kepada wartawan di Gedung DPRD, Jakarta, Kamis (23/6/2011).
Hal itu dia sampaikan menanggapi pernyataan mantan Walikota Jakarta Pusat Muhayat dan Walikota Jakarta Pusat Saefullah bahwa Greenpeace LSM liar, tidak terdaftar di Kesbangpol dan tidak pernah melapor ke Pemprov DKI Jakarta.
Politisi Demokrat ini juga mengaku geram melihat aksi Greenpeace yang selalu menjelek-jelekkan nama Indonesia di luar negeri terkait kampanye lingkungan hidup. Alaydrus menduga kegiatan LSM Greenpeace di Indonesia merupakan titipan asing untuk menjadi mata-mata di Indonesia.
“Indonesia sudah dijajah Belanda 350 tahun. Kini ada LSM asing asal Belanda mau menjajah ekonomi Indonesia juga. Ya, harus kita lawan, kalau perlu Greenpeace kita usir dari Jakarta,” terang Alaydrus.
Karena itu, lanjut Alaydrus, jika ternyata Fauzi Bowo yang akrab disapa Foke tidak tegas membubarkan Greenpeace, DPRD akan menggunakan haknya untuk membuat pansus Greenpeace sebagai LSM liar. “Foke harus berani bubarin Greenpeace,” kata Alaydrus. Di tempat terpisah, anggota DPRD Komis A dari Partai Hanura Suprawito, mengatakan, Greenpeace harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
“Greenpeace melakukan kegiatannya di Indonesia ya harus terdaftar di Dirjen Kesbangpol Kemendagri setelah itu harus terdaftar Kesbangpol wilayah Pemprov DKI,” kata mantan Walikota Jakarta Utara ini.
Senada dengan Alaydrus, Suprawito juga mendesak Gubernur Fauzi Bowo agar menindak tegas Greenpeace jika sama sekali tidak mendaftar sebagai LSM di Jakarta. “Apartur Pemerintah DKI banyak, masa tidak ada yang bergerak untuk menjemput bola. Mungkin dengan menegur Greenpeace atau melakukan tindakan secara radikal,” tukas Suprawito.
■ Cahaya Hakim
”GREENPEACE sebagai LSM terbukti tidak terdaftar di Pemprov DKI Jakarta, harusnya gubernur menindak tegas. Jangan dibiarkan Greenpeace yang jelas liar seenaknya melakukan kegiatan di Jakarta. Apalagi itu (Greenpeace, red) LSM asing,” ujar Komisi C DPRD DKI Ahmad Husein Alaydrus kepada wartawan di Gedung DPRD, Jakarta, Kamis (23/6/2011).
Hal itu dia sampaikan menanggapi pernyataan mantan Walikota Jakarta Pusat Muhayat dan Walikota Jakarta Pusat Saefullah bahwa Greenpeace LSM liar, tidak terdaftar di Kesbangpol dan tidak pernah melapor ke Pemprov DKI Jakarta.
Politisi Demokrat ini juga mengaku geram melihat aksi Greenpeace yang selalu menjelek-jelekkan nama Indonesia di luar negeri terkait kampanye lingkungan hidup. Alaydrus menduga kegiatan LSM Greenpeace di Indonesia merupakan titipan asing untuk menjadi mata-mata di Indonesia.
“Indonesia sudah dijajah Belanda 350 tahun. Kini ada LSM asing asal Belanda mau menjajah ekonomi Indonesia juga. Ya, harus kita lawan, kalau perlu Greenpeace kita usir dari Jakarta,” terang Alaydrus.
Karena itu, lanjut Alaydrus, jika ternyata Fauzi Bowo yang akrab disapa Foke tidak tegas membubarkan Greenpeace, DPRD akan menggunakan haknya untuk membuat pansus Greenpeace sebagai LSM liar. “Foke harus berani bubarin Greenpeace,” kata Alaydrus. Di tempat terpisah, anggota DPRD Komis A dari Partai Hanura Suprawito, mengatakan, Greenpeace harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
“Greenpeace melakukan kegiatannya di Indonesia ya harus terdaftar di Dirjen Kesbangpol Kemendagri setelah itu harus terdaftar Kesbangpol wilayah Pemprov DKI,” kata mantan Walikota Jakarta Utara ini.
Senada dengan Alaydrus, Suprawito juga mendesak Gubernur Fauzi Bowo agar menindak tegas Greenpeace jika sama sekali tidak mendaftar sebagai LSM di Jakarta. “Apartur Pemerintah DKI banyak, masa tidak ada yang bergerak untuk menjemput bola. Mungkin dengan menegur Greenpeace atau melakukan tindakan secara radikal,” tukas Suprawito.
■ Cahaya Hakim