Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berjalan ricuh. Kericuhan ketika memasuki agenda pandangan umum peserta terhadap laporan pertanggungjawaban pengurus DPP dan Ketua Umum Suryadharma Ali.

PARA peserta yang berasal dari DPC merasa tidak puas dengan aturan yang dibuat panitia soal hak memberikan pandangan hanya pengurus DPW.

Anggota MPP PPP Zainuddin Isman mengungkapkan Minggu malam (3/7/2011) laporan pertanggung jawabab (LPJ) Ketum PPP sudah dibacakan. Kemudian, diberikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan tanggapannya. “Namun, kesempatan penyampaikan pendapat itu dibatasi dengan aturan baru, bahwa yang menyampaikan hanya wilayah saja,” ungkapnya di Hotel Panghegar Bandung, Senin (4/7/2011).

Dengan pembatasan itu, berarti hanya 33 wilayah yang berhak menyampaikan pendapatnya. Dari 33 wilayah itu, katanya, sebagian sudah setuju. Namun masih ada wilayah yang tidak menerima aturan baru itu. “Mereka menuntut haknya seusai Pasal 46 ayat 3 AD/ART,” jelas Zainuddin.

Pandangan umum peserta terhadap LPJ pengurus dan Ketum PPP memang sangat penting. Efek politiknya sangat tinggi. Apabila dalam pandangan itu mayoritas menolak LPJ Ketum PPP, maka otomatis Suryadharma Ali sebagai incumbent, tidak bisa lagi mencalonkan diri. “Itu aturan di AD/ART,” ujarnya.

Menurut Zainuddin, akibat kericuhan itu, akhirnya panitia mengevakuasi Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali. Hal ini perlu dilakukan untuk menjamin keamanan Suryadharma karena dia juga menjabat sebagai menteri agama. “Wajar saja, dievakuasi. Demi keamanan beliau, karena beliau menteri agama,” ujarnya.

Sekretaris Panitia Muktamar PPP, M. Romahurmuziy menjelaskan kericuhan terjadi karena pengurus cabang meminta diberi kesempatan berbicara dalam pandangan umum.
Kronologis Kericuhan Muktamar PPP
Menurut Romy, dalam muktamar sebelumnya, pandangan umum disampaikan oleh pengurus wilayah. Walaupun memang semua pengurus cabang memiliki hak suara. “Dari enam muktamar sebelumnya, pemandangan umum disampaikan oleh wilayah, begitu pula pemandangan umum di wilayah disampaikan oleh cabang. Yang ngotot itu Kepulauan Riau,” katanya.