Mantan Ketua Umum Partai Golkar, Akbar Tanjung, menyarankan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) harus memerintahkan anggota nya untuk mencari keberadaan Nazaruddin.

"Selain membentuk tim pencarian Nazaruddin dari internal PD, Presiden SBY juga harus memerintahkan aparat penegak hukum untuk mencari dan mendatangkan mantan Bendahara DPP Partai Demokrat ke Indonesia," kata Akbar usai menyaksikan Jember Fashion Carnival (JFC) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu.

Menurut dia, kasus suap proyek Wisma Atlet SEA Games XXVI di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, akan terungkap dengan jelas, apabila Nazaruddin memberikan keterangan di hadapan aparat penegak hukum.

"Selama ini Nazaruddin melontarkan sejumlah pernyataan yang menyudutkan kader PD lainnya melalui tempat persembunyiannya, namun pernyataan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan," ucap mantan Ketua DPR RI itu.

Bola panas kasus Nazaruddin yang dibiarkan, lanjut dia, dikhawatirkan menimbulkan isu yang berkembang ke mana-mana dan tidak jelas penanganan kasus hukumnya karena kunci kasus itu adalah mendatangkan Nazaruddin ke Indonesia untuk diproses hukum.

"Aparat penegak hukum dan internal PD harus melakukan pencarian tersangka kasus suap wisma atlet itu dengan sungguh-sungguh karena keterangan Nazaruddin akan membuka kasus itu dengan jelas," paparnya.

Akbar menuturkan, Komisaris PT Anak Negeri itu menyebut nama Andi Malarangeng dan Anas Urbaningrum terlibat dalam kasus suap tersebut, namun pernyataan itu sebaiknya disampaikan di hadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kalau kasus ini dibiarkan terus, maka bisa menjadi bumerang bagi Nazaruddin dan Partai Demokrat, sehingga merugikan partai yang dipimpin Anas Urbaningrum itu," ucap politisi senior Partai Golkar itu.

Ia mengimbau Nazaruddin untuk muncul dan menyerahkan diri kepada aparat penegak hukum karena mantan Bendahara DPP PD itu tidak bisa terus-menerus mengeluarkan pernyataan yang mengancam sejumlah politisi karena hal itu akan membuat persoalan semakin tidak jelas.

"Kalau memang dia tidak bersalah, silakan datang ke KPK untuk memberikan keterangan yang benar terkait kasus suap wisma atlet karena pernyataan yang dilontarkan justru membuat persoalannya tidak jelas," katanya.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menilai berlarut-larutnya kasus Nazaruddin akan berdampak merugikan sistem politik di Indonesia dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta aparat penegak hukum.
http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7473979287956794674
"Sebaiknya Nazaruddin menyerahkan diri ke KPK dan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan, agar pengadilan bisa mengusut tuntas kasus suap wisma atlet itu," katanya, menambahkan.

sumber : Antara