Politisi asal Partai Golkar, Akbar Tanjung menyayangkan sikap dari pihak kepolisian yang mengabulkan pemeriksaan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum di Polres Blitar terkait laporan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh M Nazaruddin.

Akbar Tanjung

“KENAPA tidak dipanggil aja ke Jakarta? Jangan ada kesan seolah-olah ada perlakukan khusus, kan dia mengadu ke Mabes Polri, harusnya Mabes Polri aja yang mengundang bersangkutan ke Mabes Polri,” tukas Akbar.

Akbar yang juga mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mengkhawatirkan, pemeriksaan oleh aparat kepolisian terhadap Anas di Blitar, justru akan membuat persepsi penegak hukum pilih kasih di masyarakat semakin mengental.

“Opini publik kepada penegak hukum ya ada perlakukan istimewa kepada Anas. Kan di hadapan hukum itu tidak ada yang istimewa, semuanya sama. Ia mengajukan di Mabes Polri ya diperiksa di Mabes Polri,” kata mantan Ketua Umum Partai Golkar ini.

Di tempat terpisah, Advokat senior, Adnan Buyung Nasution menilai, pemeriksaan Anas Urbaningrum di Blitar adalah memalukan. Pasalnya, Anas sebagai pelapor kasus, mestinya dia proaktif menemui polisi.

“Itu sangat memalukan, dia yang mengadu kan dia yang melaporkan, harusnya dia yang dipanggil menyerahkan semua datanya ke Mabes Polri. Kenapa harus Polri datang ke sana?,” tukas Buyung.

Buyung menyatakan, ini menunjukkan feodalisme di Indonesia. “Apa karena dia petinggi besar partai sehingga polisi harus datang ke Blitar? Sebagai pelapor dia harus didengar, dan polisi harus buat berita acara. Jadi intinya, dia kalau lapor di Jakarta, di sini diperiksanya, kalau lapornya di pesawat terbang itu lain lagi,” tukasnya.

“Seharusnya dia (Anas) diundanglah, supaya kita mendapatkan keterangan lebih lanjut, supaya dapat melanjutkan ke penyidikan. Dan itu menambah laporan dia,” tambah Buyung.

sumber : monitorindonesia.com