Sumber : kompas.com
 Baca Juga : Dipo Dipanggil Ke Senayan
 Iklan Property : Rumah Di Over Kreditkan


Keberanian Sekretaris Kabinet (seskab) Dipo Alam yang mengungkap adanya kongkalikong tiga kementrian dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) patut diacungi jempol. Namun, Yuna Farhan dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyayangkan laporan Dipo tersebut diduga tidak cukup bukti.
"Apa yang dilakukan Dipo itu perlu diacungkan jempol, namun disayangkan apa yang disampaikan Dipo itu baru di permukaan saja," ujar Yuna dalam diskusi "Negara yang Ruwet" di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (17/11/2012).
FITRA sendiri mengaku banyak menerima laporan serupa dari dalam maupun luar kementrian. Menurutnya laporan Dipo tak jauh berbeda dari laporan yang banyak diterima Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) itu. Laporan tersebut tentu harus ditelusuri kebenarannya sebelum dilempar ke hadapan publik dan langsung melaporkannya pada KPK. Dipo harus memiliki bukti-bukti yang kuat.
"Kita melihat Dipo merupakan bagian dari pemerintah, kalau hanya seperti itu, LSM juga bisa. Seharusnya bisa lebih dari itu, sehingga jangan-jangan hanya mencari panggung politik saja," ujarnya.
Sebelumnya, pada Rabu (14/11/2012) lalu, Dipo telah melaporkan tiga kementerian yang diduga melakukan praktik kongkalikong kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Dipo, potensi penyelewengan di tiga kementerian itu tidak selalu menimbulkan kerugian negara. Namun, kata dia, tidak ada salahnya melakukan pencegahan sebelum terjadi kerugian negara.
"Hingga akhirnya kami mendapatkan laporan itu dan dapat tercegah, dan memang pencegahan lebih baik daripada bila sudah terjadi kerugian negara. Momentumnya saya kira cukup bagus sekarang," ujar Dipo.
Lebih jauh, Dipo kembali menjelaskan kalau laporannya ini bukan sekadar fitnah. Laporan mengenai dugaan kongkalikong di instansi pemerintah ini, menurut Dipo, merupakan suara dari para pegawai negeri sipil (PNS) yang mengetahui praktik tersebut.  Sementara itu, berdasarkan penelusuran Kompas, tiga kementerian yang dilaporkan Dipo adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Perdagangan.
Adapun anggota DPR yang diduga ikut terlibat kongkalikong anggaran adalah anggota komisi yang bermitra dengan ketiga kementerian tersebut.
Menurut Yuna, sebaiknya saat ini publik menunggu hasil tindak lanjut dari KPK. Pasalnya KPK akan memanggil oknum yang dilaporkan Dipo. "Kita juga akan tunggu KPK untuk menindaklanjuti laporan yang diajukan Dipo, apakah sudah mencukupi atau tidak. Kita tunggu saja," ujarnya