Isu Mr A di balik kisruh Partai Demokrat mirip dengan pola isu yang pernah dilontarkan Soeharto. Waktu itu Soeharto mengatakan kalangan yang mengkritiknya berarti anti-Pancasila, anti-pembangunan, dengan kata lain musuh negara.AKTIVIS Gerakan Indonesia Bersih, Adhi Massardi menyatakan, isu yang dilontarkan mengenai ‘Mr A’ ini mengingatkan awal mulanya Soeharto menjadi diktator. Pada 26 Maret 1980 lalu, dalam Rapat Pimpinan ABRI di Pekanbaru, Soeharto mempersonifikasikan diri sebagai Pancasila, sebagai pembangunan.

“Waktu itu Soeharto meminta kepada ABRI untuk ‘menyerang’ orang-orang yang mengkritisi dia. Hal itu semakin dia tegaskan ketika mengadakan pertemuan dengan Kopasanda (kopassus), pada 18 April tahun yang sama. Soeharto berbicara hal yang sama,” kata Adhi.

Atas dasar omongan Soeharto tersebut, para tokoh-tokoh senior seperti Ali Sadikin, SK Trimurti dan lainnya, berpikir bahwa negara akan diselewengkan, untuk itulah mereka membuat Petisi 50.

Dalam konteks sekarang, menurutnya, ketika SBY mempresentasikan diri sebagai negara, dan yang menyerang dia adalah musuh negara. Hal ini bisa saja berkelanjutan. Suasana terkesan tidak aman, dan orang-orang tidak ada yang berani mengkritik dia.

“Kalau mengkritik SBY, berarti mengkritik negara. Kemudian kalau ada penyimpangan seksual seperti di SMS gelap itu, juga menjadi musuh negara. Hal-hal inilah yang harus segera disikapi, makanya saya sarankan kepada teman-teman di DPR untuk segera merespons secara benar dan tepat, karena ini sudah masuk ke persoalan ketatanegaraan,” jelasnya.

Sebab menurut Adhi, presiden tidak boleh secara pribadi menggunakan legalitas posisinya sebagai presiden. Dicontohkannya, saat kasus dana sumbangan pemilu.

“Dia memanggil Amien Rais ke Istana dengan prosedur ketatanegaraan, hal itu kan seolah-olah pertemuan kepala negara dengan kepala negara, dengan protokoler resmi,” paparnya.

Soal Mr A ini, Wakil Ketua Fraksi Demokrat, Jafar Hafsah mengatakan kepada saya Nggak ada itu. Dia bilang Ramadhan Pohan membual. “Ini prose pengkultusan yang menurut saya tidak bermanfaat sama sekali,” katanya.

Kalau ini merupakan akal-akalan, maka DPR harus segera bertindak. Memanggil dan meminta penjelasan pada presiden. kalau ini serius, jangan dibiarkan presiden membela negara sendirian.

“Selain presiden, penyelenggara negara kan ada eksekutif, legislatif, yudikatif, lalu ada TNI dan Polri. Untuk menyelesaikan persoalan ini harus ada inisiatif dari teman-teman di DPR untuk mengklarifikasi,” tukasnya.

■ Indra Maliara