Kesempatan daerah untuk berkembang hanya isapan jempol dan nyaris mustahil melihat kajian anggaran daerah tidak proporsional dengan imbangan 80 persen untuk penggajian pegawai negeri sipil dan sisanya 20 persen untuk pembiayaan infrastruktur daerah itu sendiri. Besaran 20 persenpun tidaklah murni digunakan untuk pembangunan tetapi seringkali menjadi sasaran empuk pejabat daerah dalam praktik korupsi berjamaah.

”Sudah menjadi rahasia umum APBD sekitar 80 persen lebih banyak untuk gaji pegawai. Sisanya yang 20 persen barulah untuk dana pembagunan. Jumlah yang kecil ini pun sering diakali lagi demi menambah isi pundi-pundi elit daerah,” tandas Guru Besar Emeritus Universitas Negeri Yogyakarta Ahmad Syafii Maarif, di Jakarta beberapa waktu lalu.

Dilanjutkan Maarif, pemberlakuan otonomi d

aerah yang diterapkan saat ini semakin membuat daerah mendapatkan suntikan dana baru yang segar. Namun sayangnya dana tersebut tidak digunakan untuk kepentingan yang luas. Dia mengatakan, semua pejabat dan elit daerah mengedepankan kepentingannya sendiri.