Bentrokan terjadi di Papua yang menewaskan 17 orang bagian dari skenario asing yang menghendaki Papua lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pasalnya, separatisme di Papua seperti Organisasi Papau Merdeka (OPM) masih tetap tinggi.. Posisi Papua sendiri sangat strategis dan kaya akan sumber daya alam membuat wilayah bagian Timur Indonesia itu menjadi incaran negar asing.

AC Manullang

FREEPORT, salah satu kepanjangan tangan industri asing yang mengelola hasil tambang di tanah Papua. Pengamat intelijen AC Manullang berpendapat, Freeport merupakan bagian dari strategi yang diusung The Council of Friendship Relations of USA bersama-sama European Union Bank, yang dikepalai seorang Yahudi.

Kendati demikian, kata Manullang, separatisme di Papua maupun di wilayah Indonesia merupakan konspirasi asing, hal ini sesuai dengan grand strategy global AS.

“Papua menjadi rebutan negara Inggris, AS. Papua bukan diperkirakan sebagai pulau, tapi merupakan sebuah benua. Bagi negara-negara maju, Papua sangat strategis untuk percobaan nuklir,” ujar Manullang.

Menurut Manullang, permasalahan Papua sudah lama dipersiapkan untuk merdeka, lepas dari NKRI. Sekarang ini, sudah ada peraturan perundang-undangan dalam bentuk otonomi daerah yang didukung oleh LSM yang seolah-olah membawa aspirasi Papua. Tetapi itu bukan tidak mungkin diskenariokan para elitpolitik di Jakarta.

Pertentangan di daerah Papua antara satu dengan yang lain telah dimanfaatkan oleh operasi intelijen, sehingga dalam waktu yang relatif singkat Papua bebas dari NKRI.

“Nasionalisasi Freeport tidak mungkin dilakukan sekarang ini, karena masalah nasionalisasi itu meliputi permasalahan ideologi, ekonomi, dan sosial budaya. Kalaupun dilakukan nasionalisasi, pihak Freeport akan melakukan perlawanan,” terangnya.

Mengenai pelanggaran HAM, kata Manullang, secara sistematis memojokan TNI sebagai pelanggar HAM. Mengingat ada oknum TNI yang terlibat dalam pelanggaran HAM, tetapi secara institusi, TNI sama sekali tidak terlibat pelanggaran HAM.

“Ketika terjadi kontak senjata, kondisinya dalam keadaan perang. Pihak OPM memiliki senjata. Apa TNI kita hanya diam saja, tidak bertindak, tindakan TNI kita hanya mempertahankan dari serangan OPM,” tegas Manullang.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menegaskan bahwa gerakan oleh sejumlah orang di Inggris yang berusaha mengembangkan isu berbagai permasalahan Papua Barat, tidak pernah mendapat dukungan dari masyarakat maupun pemerintah Inggris.

“Orang-orangnya itu-itu juga, saya kan dulu pernah di Inggris sebagai duta besar, jadi saya tahu siapa orang-orangnya. Upaya-upaya mereka selama ini tidak memperoleh dukungan luas dari masyarakat dan pemerintah Inggris,” kata Marty di komplek Istana Kepresidenan di Jakarta, Selasa, (2/8/2011).

Marty menyatakan hal itu ketika diminta komentar tentang konferensi yang sedang digelar oleh International Lawyers for West Papua (ILWP) di Oxford, Inggris.

Berdasarkan informasi dari laman ILWP, konferensi itu diselenggarakan di East School of the Examination Schools, 75-81 High Street, Oxford.

Marty menjelaskan, gerakan tentang Papua di Oxford memang ada. Menurut dia, sejumlah orang di kawasan itu memang berupaya untuk terus menghidupkan masalah Papua di Inggris. Namun, masyarakat dan pemerintah Inggris tetap menyatakan dukungan terhadap Indonesia.

“Jadi pemerintah Inggris senantiasa menggarisbawahi dan menekankan bahwa mendukung NKRI, mendukung kebijakan otonomi khusus di Papua,” katanya.