Figur Ketua KPK Ala Demokrat

Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, menjagokan empat nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KEEMPAT nama yang dianggap layak memimpin KPK ini adalah Bambang Widjajanto, Yunus Husein, Abraham Samad, dan Handoyo Sudradjat. Menurut Didi, mereka mencerminkan empat kriteria penting yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan KPK. “Bersih dari kasus hukum, bebas dari kepentingan, tegas, dan berani. Namun ini baru sekadar penilaian awal. Penilaian final tentunya setelah kami adakan uji kelayakan di DPR. Kami akan menilai sejauh mana program-programnya, komitmennya bisa meyakinkan kami sehubungan dengan perang terhadap koruptor ke depan,” kata Didi, Rabu (17/8/2011).

Panitia Seleksi Pimpinan KPK pada Kamis ini menyerahkan delapan nama calon pimpinan KPK kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Delapan nama itu merupakan saringan dari 10 nama yang lolos dalam tahapan wawancara.

Kesepuluh nama tersebut adalah Abdullah Hehamahua, Adnan Pandu Praja, Abraham Samad, Eggi Sutjiati, Bambang Widjojanto, Yunus Husein, Handoyo Sudradjat, Zulkarnain, Sayid Fadhil, dan Aryanto Sutadi.

Calon pimpinan KPK, tambah Didi, harus inovatif dan memiliki strategi yang mumpuni dalam pemberantasan korupsi. “Harus ada inovasi dan strategi yang canggih dari mereka kalau ingin terpilih,” kata anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Didi meminta pada KPK, agar memberikan perhatian khusus terhadap praktek mafia anggaran, baik di legislatif maupun di eksekutif. Selain itu, Ketua Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum Partai Demokrat ini juga berharap KPK mengutamakan kasus korupsi besar.

“Koruptor pajak, illegal mining, illegal logging, illegal fishing, juga mafia anggaran adalah kejahatan extra ordinary crime yang harus jadi fokus utama. Juga terhadap kejahatan BLBI yang belum tuntas tidak boleh dilupakan,” tandasnya.

sumber : monitorindonesia.com

Nazaruddin Pulang Kandang, Anas Pulang Kampung

Tertangkapnya mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin akan menjadi titik terang untuk mengungkap kasus korupsi pembangunan wisma atlet. Bagi anggota Demokrat yang terlibat dalam kasus itu harus bertanggungjawab di hadapan hukum. Beredar kabar, Partai Demokrat sudah menyiapkan pengganti Ketua Umum Anas Urbaningrum?

SAAT dikofirmasi hal itu, Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarief Hasan menyatakan masih menunggu perkembangan selanjutnya. “Kita tidak bicara siapa-siapa. Kita bicara siapa pun yang terlibat. Kita harus ungkapkan secara clear,” ujar Hasan di Istana Negara, Kamis (11/8/2011).

Kasus suap wisma atlet menyeret ini beberapa kader Demokrat. Seperti Ketum Demokrat Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh, Wiman Amir. Bahkan, Nazaruddin menuding Anas mendapat dana sebesar Rp 50 miliar dari proyek hambalang. Dana tersebut untuk membiayai pemenangan Anas di Kongres Demokrat di Bandung, Jawa Barat.

Menurut Syarief, Partai Demokrat tidak bisa berandai-andai tentang keterlibatan Anas diberbagai proyek APBN. “Kita lihat saja nanti. Kita tidak berandai-andai, kita tunggu hasilnya,” katanya.

sumber :Nasib Anas Pasca Tertangkapnya Nazaruddin

Nazaruddin Muncul Angelina Pun Menghilang

Pascapenangkapan mantan bendahara umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin beberapa pihak yang disebut-sebut namanya oleh Nazaruddin terlibat kasus suap pembangunan wisma atlet Sea Games di Jaka Baring, Palembang, Sumatera Selatan tiba-tiba hilang ditelan bumi.

Anggota Komisi X DPR, Angelina Sondakh misalnya, mantan Putri Indonesia ini tidak jelas berada dimana kini. Saat dihubungi melalui ponselnya beberapa kali, juga tidak ada jawaban.

Begitu pula ketika Tribunnews.com mencoba melalui pesan singkat, Angie begitu sapaan akrabnya diam seribu bahasa.

Namun, saat dicoba nomor seluler lainnya, hanya staf Pribadi Angie yang menjawab, dan ia pun mengaku tidak tahu keberadaan atasannya kini.

"Enggak tahu kita mas ada dimana, enggak bilang,"ujar Staf Pribadi Angie yang enggan disebutkan namanya saat berbicara di ujung telepon, Senin (8/8/2011).

Begitu pula saat disambangi ke kediaman Ketua DPR, Marzuki Alie, dimana disitu ada perhelatan buka puasa bersama Angkatan Muda Demokrat Indonesia (AMDI) yang notabene Angie adalah salah satu pengurusnya, lagi-lagi, batang hidungnya tidak nampak.

Nama lain yang disebut Nazaruddin adalah Mirwan Amir, politisi Partai Demokrat yang berada di Badan Anggaran ini juga tak jelas rimbanya.

Saat ditelepon, dua nomor telepon pribadi Mirwan tidak ada yang bisa dihubungi.
Sumber: angelina sondakh

Mahfud MD Bongkar Borok Demokrat

Bola panas tudingan korupsi terus bergulir di tubuh Partai Demokrat. Adalah Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi yang membuat partai besutan Presiden SBY morat-marit.
DARI mulut Guru Besar UGM ini terungkap sepak terjang kasir Partai Demokrat, M Nazaruddin. Menurutnya, politisi Demokrat itu pernah memberi ‘hadiah’ uang sebesar 120 ribu dolar Singapura atau sekitar Rp 840 juta pada pimpinan MK melalui tangan Sekretaris Jenderal MK, Janedjri M Gaffar.

Informasi itu sengaja diberikan, agar SBY menyelesaikan persoalan di internal PD. Dia mengatakan, hal itu bisa menjadi bagian penyelesaian masalah etika Nazaruddin.

“Kalau hukum susah, ditindak hukum apa. Kalau di MK dia nggak punya urusan apa-apa. Kalau tidak juga bisa dianggap gratifikasi. Oleh karena itu kita serahkan ke ketua Dewan Pembina Partai Demokrat,” urainya.

Sementara itu, SBY mengakui kalau Mahfud pernah melaporkan hal itu kepadanya. “Di luar agenda resmi, saya bersama beliau (Mahfud MD) menggunakan waktu yang ada untuk membicarakan hal lain. Hal lain ini sebenarnya disampaikan oleh Pak Mahfud kepada saya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat,” kata SBY dalam keterangan pers mendadak di Istana, Jumat (20/5) kemarin.

Menurut SBY, Mahfud MD memberikan laporan itu dalam sebuah surat yang diterimanya beberapa hari lalu. Isinya, “tentang suatu kejadian yang melibatkan kader Partai Demokrat,” kata SBY. “Saya melihat ini sesuatu yang tidak remeh,” kata SBY, lagi. Ia tampak geram dengan ulah anak buahnya (Nazaruddin, red) itu

Dia mengaku telah mencari penjelasaan dan menanyakan persoalan tersebut ke Ketua Umum PD Anas Urbaningrum. “Dan mendapatkan jawaban tidak tahu,” sambungnya. Sebagai tokoh partai, SBY meminta semua kader PD untuk tetap tenang.

Saat ini, lanjut dia, Partai Demokrat segera bekerja. Dan sekarang ini, pekerjaan itu masih berlangsung. “Atas apa yang disampaikan Ketua MK, yang bekerja DPP, Ketua Umum Partai, Dewan Kehormatan Partai yang dalam hal ini saya sebagai ketuanya,” kata SBY.

SBY mengakui, sebagian media sudah mengetahui soal ini. “Maka itu, agar tidak menimbulkan spekulasi apapun, saya bersama Pak Mahfud memilih memberikan penjelasan hari ini,” jelas SBY.

■ Indra Maliara